Kelakar Hakim MK Arief Hidayat: Sebetulnya Saya Pengin Anak Saya Jadi Wapres

Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, mengaku mempunyai dua anak yang berprofesi sebagai dosen. Namun, dia berkelakar, sebetulnya ingin anaknya menjadi seorang wakil presiden.

Hal ini disampaikan Arief saat memberikan kesan dan pesan selama menjadi Hakim Konstitusi dalam acara Wisuda Purnabakti di Gedung MK, Jakarta, Rabu (4/2). Arief Hidayat pensiun usai masuk usia 70 tahun pada 3 Februari 2026.

Awalnya, Arief menyampaikan terima kasih kepada anak-anak yang saat ini berkarier sebagai dosen di Universitas Diponegoro (Undip) dan Universitas Sebelas Maret (UNS).

"Saya terima kasih pada anak-anak saya yang telah mendukung karier Bapaknya, tidak merepotkan, tidak pernah aneh-aneh, tidak minta ini, minta itu," ucap Arief.

Selama ini, Arief mengatakan, anaknya hanya ingin menjadi dosen. Sambil tertawa kecil, Arief bilang, dirinya ingin anaknya menjadi seorang wakil presiden.

"Sekarang yang sulung di Undip, dan yang bungsu di UNS. Dan dua-duanya pengin cuma pengin jadi dosen. Tapi saya sebetulnya pengin anak saya bisa jadi Wakil Presiden," kata Arief disambut tawa hadirin.

"Tapi tidak jadi kenyataan itu," sambung dia.

Arief lalu bercerita momen menjelang kelahiran cucunya. Saat itu, ada dua pilihan tempat kelahiran: Semarang dan Solo.

"Anak saya, Angga, mengatakan, 'Pak ini katanya sudah di USG anak saya laki-laki, berarti cucu Papa nanti laki-laki. Biar lahir di Solo ya karena kalau lahir di Solo bisa jadi Presiden atau Wakil Presiden'. Katanya begitu," cerita Arief sambil tersenyum.

Arief bilang, memang Solo menjadi berkah bagi Indonesia. Dia pun mendoakan cucunya bila kelak menjadi Wakil Presiden nanti.

"Karena Solo itu berkahnya Indonesia katanya begitu. Tapi menjadi Presiden atau Wakil Presiden yang baik. Itu doa saya pada cucu saya yang terakhir yang laki-laki ini," jelasnya.

Arief Hidayat saat ini sudah pensiun dari hakim konstitusi karena usianya sudah 70 tahun. Posisinya akan digantikan oleh Adies Kadir yang telah ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPR RI.