Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank pembangunan daerah (BPD) melalui kelompok usaha bank (KUB) untuk meningkatkan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, seusai empat grup KUB rampung dibentuk belum lama ini.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa rampungnya pembentukan KUB menjadi tonggak penting dalam agenda penguatan struktur perbankan daerah.
Melalui KUB, kapasitas BPD diharapkan semakin meningkat dalam menjalankan fungsi intermediasi serta perannya sebagai agen pembangunan di daerah.
“Pembentukan KUB bukan semata-mata kebijakan konsolidasi perbankan, tetapi merupakan strategi untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah,” kata Dian.
Baca juga: BJB resmi sertakan modal pada Bank Jambi
Ia menambahkan bahwa BPD dengan struktur permodalan yang kuat, tata kelola yang baik, serta sinergi bisnis yang efektif akan lebih mampu mendukung agenda pembangunan daerah.
Dian menekankan, sinergi dalam KUB harus dibangun berdasarkan prinsip mutual benefit dan keselarasan visi pembangunan daerah.
Melalui KUB, BPD diharapkan dapat meningkatkan skala ekonomi, efisiensi operasional, serta kapasitas inovasi produk dan layanan, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pembiayaan.
Dalam konteks tersebut, peran pemerintah daerah sebagai pemegang saham BPD dinilai sangat strategis, antara lain melalui dukungan kebijakan daerah dalam membangun ekosistem usaha yang kondusif, penguatan permodalan yang berkelanjutan, serta penempatan BPD sebagai mitra utama dalam program pembangunan daerah.
Konsolidasi dan sinergi melalui KUB juga diarahkan untuk memperkuat kontribusi BPD dalam pembiayaan sektor produktif, khususnya UMKM.
Peningkatan kredit UMKM di daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat basis usaha lokal, serta mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Adapun OJK telah mengadakan pertemuan dengan direktur utama dan anggota dewan komisaris bank induk, pelaksana perusahaan induk, serta seluruh bank anggota KUB BPD di Gedung A.A. Maramis, Jakarta, Selasa (3/2).
Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya OJK membangun keselarasan kebijakan dan arah strategis antara regulator, industri perbankan, dan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Baca juga: Dukung percepatan P2DD, Bank Jatim sukses jadi BPD Terbaik 2025
Pada hari yang sama, OJK juga menyelenggarakan rapat koordinasi pengawasan perbankan daerah bersama seluruh Kepala OJK Daerah dan pimpinan satuan kerja pengawasan perbankan.
Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan pengawasan KUB, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta merumuskan strategi pengawasan yang mendukung akselerasi kredit UMKM secara sehat dan berkelanjutan.
“Forum ini meneguhkan komitmen bersama untuk memastikan KUB tidak hanya memperkuat permodalan BPD, tetapi juga meningkatkan kualitas manajemen risiko dan tata kelola. Dengan demikian, BPD dapat menjalankan perannya sebagai agen pembangunan daerah secara lebih optimal,” kata Dian.
OJK pun menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan BPD melalui kebijakan yang terintegrasi, pengawasan yang adaptif, serta sinergi yang erat dengan pemerintah daerah.
Penguatan BPD melalui KUB diharapkan menjadi katalis utama dalam mempercepat transformasi ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Baca juga: Bank Jatim resmi jadi pemegang saham pengendali Bank Lampung
Untuk diketahui, OJK telah menyepakati pembentukan empat KUB antara lain Grup KUB Bank Jatim, Grup KUB Bank BJB, Grup KUB Bank Mega, dan Grup KUB Bank DKI.
Anggota KUB Bank Jatim yaitu Bank NTB Syariah, Bank Banten, Bank Lampung, Bank Sultra, dan Bank NTT. Kemudian, KUB Bank BJB memiliki dua bank anggota yakni Bank Bengkulu dan Bank Jambi; KUB Bank Mega dengan anggota Bank Sulteng dan Bank Sulutgo; serta KUB Bank DKI dengan anggota Bank MalukuMalut.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa rampungnya pembentukan KUB menjadi tonggak penting dalam agenda penguatan struktur perbankan daerah.
Melalui KUB, kapasitas BPD diharapkan semakin meningkat dalam menjalankan fungsi intermediasi serta perannya sebagai agen pembangunan di daerah.
“Pembentukan KUB bukan semata-mata kebijakan konsolidasi perbankan, tetapi merupakan strategi untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah,” kata Dian.
Baca juga: BJB resmi sertakan modal pada Bank Jambi
Ia menambahkan bahwa BPD dengan struktur permodalan yang kuat, tata kelola yang baik, serta sinergi bisnis yang efektif akan lebih mampu mendukung agenda pembangunan daerah.
Dian menekankan, sinergi dalam KUB harus dibangun berdasarkan prinsip mutual benefit dan keselarasan visi pembangunan daerah.
Melalui KUB, BPD diharapkan dapat meningkatkan skala ekonomi, efisiensi operasional, serta kapasitas inovasi produk dan layanan, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pembiayaan.
Dalam konteks tersebut, peran pemerintah daerah sebagai pemegang saham BPD dinilai sangat strategis, antara lain melalui dukungan kebijakan daerah dalam membangun ekosistem usaha yang kondusif, penguatan permodalan yang berkelanjutan, serta penempatan BPD sebagai mitra utama dalam program pembangunan daerah.
Konsolidasi dan sinergi melalui KUB juga diarahkan untuk memperkuat kontribusi BPD dalam pembiayaan sektor produktif, khususnya UMKM.
Peningkatan kredit UMKM di daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat basis usaha lokal, serta mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Adapun OJK telah mengadakan pertemuan dengan direktur utama dan anggota dewan komisaris bank induk, pelaksana perusahaan induk, serta seluruh bank anggota KUB BPD di Gedung A.A. Maramis, Jakarta, Selasa (3/2).
Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya OJK membangun keselarasan kebijakan dan arah strategis antara regulator, industri perbankan, dan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Baca juga: Dukung percepatan P2DD, Bank Jatim sukses jadi BPD Terbaik 2025
Pada hari yang sama, OJK juga menyelenggarakan rapat koordinasi pengawasan perbankan daerah bersama seluruh Kepala OJK Daerah dan pimpinan satuan kerja pengawasan perbankan.
Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan pengawasan KUB, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta merumuskan strategi pengawasan yang mendukung akselerasi kredit UMKM secara sehat dan berkelanjutan.
“Forum ini meneguhkan komitmen bersama untuk memastikan KUB tidak hanya memperkuat permodalan BPD, tetapi juga meningkatkan kualitas manajemen risiko dan tata kelola. Dengan demikian, BPD dapat menjalankan perannya sebagai agen pembangunan daerah secara lebih optimal,” kata Dian.
OJK pun menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan BPD melalui kebijakan yang terintegrasi, pengawasan yang adaptif, serta sinergi yang erat dengan pemerintah daerah.
Penguatan BPD melalui KUB diharapkan menjadi katalis utama dalam mempercepat transformasi ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Baca juga: Bank Jatim resmi jadi pemegang saham pengendali Bank Lampung
Untuk diketahui, OJK telah menyepakati pembentukan empat KUB antara lain Grup KUB Bank Jatim, Grup KUB Bank BJB, Grup KUB Bank Mega, dan Grup KUB Bank DKI.
Anggota KUB Bank Jatim yaitu Bank NTB Syariah, Bank Banten, Bank Lampung, Bank Sultra, dan Bank NTT. Kemudian, KUB Bank BJB memiliki dua bank anggota yakni Bank Bengkulu dan Bank Jambi; KUB Bank Mega dengan anggota Bank Sulteng dan Bank Sulutgo; serta KUB Bank DKI dengan anggota Bank MalukuMalut.
