Liputan6.com, Jakarta - Tragedi anak SD di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, berinisial YBS, dipandang Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina sebagai bukti gagalnya sistem pendidikan Indonesia yang belum sepenuhnya berpihak ke wong cilik atau masyarakat kecil.
"Tragedi ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan belum sepenuhnya berpihak pada kelompok paling rentan," kata dia dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026).
Advertisement
Politikus PDIP ini memandang, kasus di NTT jelas mencerminkan kegagapan negara menjamin hak dasar anak atas pendidikan dan kehidupan layak.
Ketika kebutuhan paling mendasar seperti buku dan pena menjadi penghalang hidup seorang anak, persoalan yang dihadapi bukan sekadar kekurangan ekonomi, melainkan kemiskinan struktural.
"Saya menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya soal keterbatasan ekonomi, tetapi juga soal runtuhnya martabat, kesehatan mental, dan perlindungan sosial, terutama bagi perempuan dan anak," kata Selly.
Sebagaimana hasil dari Rakernas I PDIP 2026, partainya terus mendorong pemerintah untuk memerangi kemiskinan ekstrem, memperkuat perlindungan sosial yang menyentuh akar persoalan, serta memastikan pemenuhan hak dasar rakyat secara nyata, bukan sebatas administratif.
Karena itu, pendidikan harus dipastikan benar-benar inklusif, bermartabat, dan bebas dari beban yang menyingkirkan anak-anak miskin dari harapan hidupnya.
"PDI Perjuangan menegaskan posisinya sebagai partai penyeimbang yang menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan secara kritis terhadap kebijakan pemerintah. Tragedi ini harus menjadi momentum evaluasi serius bagi negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan, bahkan nyawa akibat kemiskinan dan kelalaian system," tegas Selly.


