Kementerian Lingkungan Hidup Perkuat Perlindungan Laut Indonesia sebagai Pilar Ekonomi Biru

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menekankan fenomena kenaikan muka air laut dan pencemaran plastik lintas negara menuntut langkah perlindungan yang lebih sistematis terhadap ekosistem perairan di Indonesia.

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Rasio Ridho Sani mengatakan, berbagai ekosistem laut memiliki banyak manfaat bagi kelangsungan hidup. 

"Ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang, tidak hanya berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan, tetapi juga menjadi penyangga ekonomi masyarakat melalui perikanan berkelanjutan, pariwisata bahari, serta cadangan karbon biru," ujar Rasio, melansir Antara, Selasa 3 Februari 2026.

Menurutnya, ancaman terhadap ekosistem air ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih memperhatikan kelestarian alam.

Hal tersebut ia sampaikan ketika menghadiri Bali Ocean Days (BOD) 2026, Conference dan Showcase di Bali pada Sabtu, 31 Januari 2026.

Ia memaparkan implementasi ekonomi biru merupakan strategi fundamental dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan perubahan iklim. 

Dalam kesempatan tersebut, Rasio menjelaskan Indonesia memiliki keunggulan komparatif dengan garis pantai sepanjang 95.000 kilometer dan lebih dari 17.000 pulau. 

Kekayaan itu mencakup 3,44 juta hektare mangrove dan 2,5 juta hektare terumbu karang. Keanekaragaman ini menempatkan Indonesia sebagai pemilik 70 persen cadangan karbon biru dunia.