Opini ini berangkat dari kegelisahan bahwa ruang digital telah berubah menjadi “ruang sidang” raksasa tempat jutaan orang menilai, menghukum, bahkan mengeksekusi reputasi seseorang atau suatu peristiwa hanya berdasarkan potongan informasi.
Di era ketika sebuah unggahan dapat menjangkau jutaan mata hanya dalam hitungan menit, kebenaran sering kali dipaksa berlari lebih cepat daripada kemampuannya sendiri untuk diverifikasi. Sebuah potongan video tanpa konteks, tangkapan layar yang terlepas dari kronologi, atau judul provokatif dapat seketika mengubah opini publik.
Ruang maya pun menjelma seperti ruang sidang raksasa, tempat jutaan “hakim” anonim menjatuhkan vonis secara serentak—tanpa proses pembuktian yang memadai. Kita tidak lagi sekadar berbagi informasi; kita sedang, sadar atau tidak, mengadili fakta di ruang digital.
Fenomena ini bukan perkara remeh. Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga-lembaga riset global maupun nasional berulang kali mengingatkan bahwa arus disinformasi meningkat, seiring dengan penetrasi internet dan media sosial.
Di Indonesia, laporan berbagai organisasi pemeriksa fakta menunjukkan ribuan konten keliru beredar setiap tahun, mulai dari isu kesehatan, politik, hingga bencana alam. Dunia digital yang seharusnya memperluas pengetahuan justru kerap memproduksi kebingungan kolektif.
Sebagai warga yang hidup di tengah pusaran ini, saya memandang persoalan tersebut bukan sekadar masalah teknologi, melainkan juga krisis cara berpikir. Kita sedang menghadapi tantangan besar: bagaimana memastikan bahwa ruang maya tetap menjadi arena pertukaran gagasan yang sehat, bukan medan pertempuran narasi yang meminggirkan kebenaran.
Media sosial pada dasarnya dirancang untuk mempertemukan manusia. Namun, desain algoritmik yang memprioritaskan keterlibatan—klik, komentar, dan bagikan—sering kali mendorong konten sensasional lebih tinggi daripada informasi yang tenang dan berimbang. Konten yang memicu kemarahan, ketakutan, atau keterkejutan terbukti lebih cepat menyebar dibandingkan laporan yang penuh nuansa.
Dalam konteks ini, publik kerap berperan sebagai juri sekaligus algojo reputasi. Seseorang bisa dicap bersalah sebelum ada klarifikasi. Sebuah institusi bisa dihujani kecaman sebelum penyelidikan selesai. Bahkan, fakta yang kelak terbukti salah sering tidak pernah mendapatkan perhatian sebesar tuduhan awal.
Di sinilah ruang maya berfungsi seperti pengadilan instan—tanpa hakim independen, tanpa pembelaan yang setara, dan tanpa standar pembuktian yang jelas. Kita mungkin merasa sedang menjalankan kebebasan berekspresi, tetapi tanpa kehati-hatian, kebebasan itu dapat berubah menjadi ketidakadilan kolektif.
Hoaks bukan sekadar kabar bohong. Ia bisa menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi, memecah belah masyarakat, bahkan membahayakan keselamatan. Dalam isu kesehatan, misalnya, informasi keliru tentang vaksin atau obat-obatan pernah membuat sebagian orang menunda pengobatan yang semestinya. Dalam konteks politik, narasi palsu dapat memperuncing polarisasi.
Organisasi internasional seperti UNESCO dan World Health Organization telah lama memperingatkan bahwa “infodemic”—banjir informasi yang bercampur antara benar dan salah—menjadi ancaman serius dalam krisis global. Indonesia tidak kebal dari gejala ini. Justru dengan jumlah pengguna media sosial yang sangat besar, risiko penyebaran konten menyesatkan semakin tinggi.
Bagi saya pribadi, yang mengkhawatirkan bukan hanya keberadaan hoaks, melainkan juga kecepatan publik dalam mempercayainya. Kita seolah hidup dalam budaya reaksi instan: melihat, marah, lalu membagikan. Proses berpikir kritis—memeriksa sumber, membandingkan data, atau menunggu klarifikasi—sering tertinggal di belakang.
Di balik layar, algoritma memainkan peran besar dalam membentuk apa yang kita lihat. Digital platform cenderung menampilkan konten yang sejalan dengan preferensi pengguna, menciptakan apa yang kerap disebut sebagai echo chamber—ruang gema di mana pandangan yang sama terus diulang.
Akibatnya, seseorang dapat merasa bahwa pendapatnya adalah mayoritas mutlak, padahal ia hanya berinteraksi dengan lingkaran informasi yang serupa. Ketika narasi tertentu—benar atau salah—terus dipertegas oleh lingkungan digital yang homogen, kemampuan kita untuk menerima sudut pandang lain melemah.
Dalam situasi seperti ini, fakta bukan lagi dinilai berdasarkan bukti, melainkan kesesuaiannya dengan keyakinan yang sudah ada. Ruang maya berubah dari forum diskusi menjadi arena konfirmasi bias. Ini berbahaya bagi kesehatan demokrasi yang bergantung pada pertukaran argumen rasional.
Menjaga kualitas informasi di ruang digital bukan hanya tugas individu. Media massa memiliki peran strategis sebagai penjaga gerbang informasi (gatekeeper). Jurnalisme yang memegang prinsip verifikasi, keberimbangan, dan akurasi menjadi semakin penting ketika banjir konten amatir membanjiri linimasa publik.
Negara pun memikul tanggung jawab untuk melindungi warga dari dampak buruk disinformasi, tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Regulasi yang transparan, proporsional, dan diawasi publik diperlukan agar upaya penertiban tidak berubah menjadi pembatasan berlebihan.
Sementara itu, platform teknologi tidak bisa terus berlindung di balik dalih netralitas algoritma. Dengan pengaruh yang sedemikian besar terhadap arus informasi, mereka memiliki kewajiban moral—dan semakin sering juga hukum—untuk memperbaiki sistem moderasi konten, memperkuat kerja sama dengan pemeriksa fakta, dan memberikan transparansi tentang cara kerja rekomendasi mereka.
Namun, sebaik apa pun regulasi dan kebijakan platform, benteng terakhir tetap berada pada warga. Literasi digital sering dipahami sebatas kemampuan menggunakan gawai atau aplikasi. Padahal, maknanya jauh lebih luas: kemampuan menilai kredibilitas sumber, memahami konteks, membedakan opini dari fakta, dan menyadari bias pribadi.
Dalam pandangan saya, literasi digital seharusnya diajarkan sebagai bagian dari pendidikan kewargaan modern. Anak-anak perlu dibekali bukan hanya cara mencari informasi, melainkan juga cara meragukannya secara sehat. Orang dewasa pun harus terus belajar bahwa tidak semua yang viral layak dipercaya.
Budaya bertanya—“Siapa yang membuat ini?”, “Apa sumbernya?”, “Apakah ada laporan lain yang mendukung?”—perlu kembali dipopulerkan. Menunda membagikan sebuah konten hingga kita yakin akan kebenarannya bukan tanda kepasifan, melainkan bentuk tanggung jawab sosial.
Dalam sistem hukum, asas praduga tak bersalah adalah fondasi keadilan. Di ruang maya, asas ini kerap runtuh oleh derasnya arus opini. Kita lupa bahwa di balik setiap nama yang viral, ada manusia dengan keluarga, pekerjaan, dan masa depan.
Saya percaya bahwa kedewasaan digital justru tampak ketika kita mampu menahan diri. Tidak semua hal harus segera dikomentari. Tidak setiap kemarahan harus dipublikasikan. Dalam dunia yang serba cepat, menunda reaksi bisa menjadi tindakan paling radikal.
Mengadili fakta memerlukan waktu. Ia membutuhkan data, klarifikasi, dan proses. Jika kita terus memaksakan logika “siapa cepat dia benar”, yang akan menang bukanlah kebenaran, melainkan kebisingan.
Fakta adalah fondasi percakapan publik yang sehat. Tanpanya, diskusi berubah menjadi adu teriak dan kebijakan publik berisiko dibangun di atas asumsi keliru. Mengembalikan martabat fakta berarti menempatkan bukti di atas sensasi, proses di atas prasangka, dan dialog di atas penghukuman massal.
Sebagai pengguna internet, kita memiliki kuasa yang jauh lebih besar daripada yang sering kita sadari. Setiap klik, bagikan, dan komentar adalah suara dalam ekosistem informasi. Kita bisa memilih untuk memperkuat konten yang memecah belah, atau sebaliknya, mengangkat informasi yang diverifikasi dan bernuansa.
Pada akhirnya, ruang maya adalah cermin dari masyarakat itu sendiri. Jika linimasa kita dipenuhi tuduhan tanpa dasar dan kemarahan tanpa verifikasi, mungkin masalahnya bukan hanya pada teknologi, melainkan juga pada kebiasaan kolektif kita dalam memperlakukan kebenaran. Mengadili fakta di ruang digital seharusnya tidak berarti menghukum sebelum memahami, melainkan menimbang sebelum menyimpulkan.
Saya meyakini bahwa Indonesia mampu membangun ruang publik digital yang lebih dewasa—asal kita bersedia melambat sejenak, berpikir lebih jernih, dan menempatkan fakta di pusat percakapan.
Di tengah hiruk-pikuk algoritma dan kecepatan viral, keberanian untuk bersikap kritis dan adil justru menjadi bentuk tanggung jawab kewargaan yang paling mendasar.
Jika kita ingin ruang maya menjadi tempat bertumbuhnya demokrasi, bukan kuburan nalar, pilihan itu—untuk memeriksa sebelum menghakimi—harus dimulai dari diri kita sendiri.
