Komisi IV DPR Minta Perbanyak Titik Gerakan Pangan Murah di Daerah Bencana

detik.com
2 jam lalu
Cover Berita
Jakarta -

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, meminta pemerintah memperbanyak titik Gerakan Pangan Murah (GPM) di daerah terdampak bencana Sumatera. Alex mengatakan GPM harus memperlihatkan keberpihakan negara terhadap korban bencana.

"Ada ribuan kawan-kawan kita yang tercatat sebagai korban bencana hidrometeorologi di Sumatera, Aceh, Sumut dan Sumbar. Tolong lah titik GPM-nya diperbanyak di daerah bencana ini. Kawan-kawan kita di sana tengah dirundung duka," kata Alex dalam keterangannya, Rabu (3/2/2026).

Adapun permintaan itu disampaikannya saat rapat kerja Komisi IV DPR dengan mitra kerja, Selasa (3/2). Rapat tersebut membahas pengamanan harga dan persiapan stok bahan pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

Baca juga: Kasus Dugaan Pembalakan Liar di Aceh Naik ke Penyidikan!

Dari data yang disampaikan ID Food, GPM akan digelar di 420 titik se-Indonesia. Namun, hanya 2 titik di Aceh, 4 di Sumut, dan 9 di Sumbar. Alex menekankan, titik GPM di daerah terdampak bencana harus diperbanyak dan gratis.

"Mudah-mudahan, ID Food menggelar GPM secara gratis bagi warga korban bencana. Jika ternyata tak gratis, tolong titiknya diperbanyak. Kondisi ekonomi lagi kesulitan di tiga daerah terdampak bencana ini. Kawan-kawan kita tengah ditimpa bencana," terang Alex.

Alex juga mengkritisi proporsi pelaksanaan GPM di daerah urban dan padat penduduk. Alex pun mengutip rencana GPM di Jakarta yang akan ada 65 titik GPM, sedangkan di Jawa Tengah hanya 45 titik.

"Sebagai daerah urban, setiap kali libur Lebaran, mayoritas perantau yang jadi penduduk Jakarta, akan pulang kampung berlebaran. Dengan fenomena itu, semestinya GPM di Jakarta, tak lebih banyak dari Jawa Tengah yang sejatinya adalah lokasi tujuan mudik Lebaran warga Jakarta," ujarnya.

Baca juga: Kemensos Perkuat Mitigasi & Penanganan Bencana di 2026

Dalam rapat itu, Alex juga mempertanyakan jadwal penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng untuk 33,2 juta keluarga penerima manfaat di 2026. Alex berharap program tersebut disalurkan pada Februari dan Maret 2026.

"Belajar dari pengalaman tahun 2025 lalu, mohon penyaluran Banpang ini disegerakan Bapanas bersama Bulog sebagai pelaksana teknis. Karena, kondisi geografis negara kita yang beragam," ungkap Alex.

"Penyaluran Banpang di pedalaman Papua sana, tentunya akan membutuhkan waktu lebih panjang," tambah Alex.




(amw/rfs)

Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
Mau Investasi Aman di 2026? ORI029 Bisa Dibeli Mulai Rp1 Juta
• 5 jam lalumedcom.id
thumb
Batam Promosikan Kawasan Maritim di Euromaritime 2026, Gaet Pasar Internasional
• 4 jam lalupantau.com
thumb
Bareskrim Geledah Underwriter IPO PIPA, Cek Profil Multi Makmur Lemindo
• 23 jam lalubisnis.com
thumb
Video: Demi Hilirisasi, Penambang Bauksit Minta Kepastian Harga-Lahan
• 23 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Ups! Dikira Tempat Makan, Turis di Thailand Malah Mengunjungi Upacara Pemakaman
• 20 menit lalukumparan.com
Berhasil disimpan.