Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi skema bantuan sosial dengan memberikan bantuan yang secara khusus menyasar anak.
Usulan ini muncul, buntut adanya kasus anak bunuh diri di Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dinilai menjadi alarm kegagalan perlindungan sosial terhadap anak dari keluarga tidak mampu.
Singgih menilai, selama ini bantuan sosial masih kerap disalurkan secara umum, sehingga kebutuhan anak tidak tertangani secara tepat.
“Harusnya ke anak, untuk anak atau bagaimana, ternyata diberikannya cuma ke semua,” ujar Singgih.
Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengubah pola pemberian bansos, khususnya bagi anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Ini mungkin dari kejadian ini kita jadi tahu, ternyata ada hal-hal yang kemarin di luar prediksi kita,” katanya.
Selain bansos, Singgih juga mendorong penguatan sekolah rakyat agar anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak.
“Program itu memperkuat di setiap sekolah rakyat harus kita masifkan lagi, terutama untuk yang di SD dan SMP di daerah-daerah 3T dan di luar Jawa,” ujarnya.
Ia menegaskan, perlindungan terhadap anak tidak cukup hanya bersifat fisik, tetapi juga harus menyentuh aspek psikologis.
Karena itu, ia meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyusun program khusus yang fokus pada kesehatan mental anak.
“PPPA harus segera membuat program-program yang tidak hanya perlindungan perempuan dan anak, tapi juga perlindungan terhadap psikologi anak,” tegas Singgih.
Singgih menambahkan, DPR akan segera memanggil KemenPPPA dan kementerian terkait untuk membahas langkah konkret agar kebijakan bansos dan perlindungan anak lebih tepat sasaran dan tidak lagi mengabaikan kebutuhan anak.
“Ini momentum semuanya, supaya ke depan tidak terulang lagi,” pungkasnya. (rpi/iwh)
