Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen membenahi sistem perlindungan sosial menyusul meninggalnya seorang siswa sekolah dasar (SD) di Kabupaten Ngada yang selama ini tidak tersentuh bantuan pemerintah akibat persoalan administrasi kependudukan (adminduk).
Dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026), Gubernur NTT, Melki Laka Lena menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mencari alasan atau saling menyalahkan atas peristiwa tragis tersebut.
"Saya tidak mau beralih. Ini sudah kejadian. Yang terpenting sekarang adalah memakamkan korban dengan baik dan menyelesaikan seluruh persoalan, termasuk pemakaman dan urusan adat," kata Melki.
Sejak peristiwa tersebut terjadi, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten hingga tingkat bawah untuk memastikan keluarga korban mendapat pendampingan dan bantuan yang layak.
Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, Pemprov NTT membantu pembangunan rumah layak huni bagi keluarga korban.
"Kita dari provinsi akan melihat agar membantu membangun rumah layak huni. Lebih dari itu, yang paling penting adalah membangun sistem sosial yang kuat dan dikerjakan bersama," ujarnya.
Lemah Sistem Pengaman SosialMelki menilai, tragedi ini menjadi cermin lemahnya sistem pengaman sosial yang seharusnya mampu mendeteksi lebih dini keluarga rentan agar segera mendapat bantuan.
"Dari kejadian ini, yang perlu diperbaiki adalah bagaimana sistem pengaman sosial ini memastikan kejadian seperti ini bisa dideteksi pada kesempatan pertama, kemudian dibantu," tandasnya.
Pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai skema bantuan sosial dari pusat hingga desa. Namun, dibutuhkan respons cepat dan mekanisme dana sosial darurat yang tidak terhambat birokrasi panjang.
"Data kependudukannya tidak ditopang. Korban pindah dari Nagekeo ke Jerebuu, tapi administrasinya belum diamankan. Ini hanya persoalan kertas," katanya.
Tak Dapat Bantuan SosialAkibat persoalan tersebut, keluarga korban tidak tercatat sebagai penerima bantuan sosial, meskipun tergolong keluarga miskin.
"Kalau tidak dapat bantuan sosial hanya gara-gara data kependudukan, seharusnya ini diselesaikan. Jangan cuma karena kertas, lalu ada yang menjadi korban," tegas Melki.
Ia mengimbau seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga aparat di tingkat desa, agar lebih proaktif memastikan administrasi kependudukan keluarga miskin tidak bermasalah.
"Kalau masih ada keluarga miskin, pastikan administrasi kependudukannya jelas. Jangan sampai ada lagi yang tidak dapat bantuan hanya karena data. Ini membutuhkan peran semua pihak," ujarnya.
Ia menekankan bahwa dalam kasus ini, ketidakjelasan adminduk telah berdampak serius.
Sebelumnya, bocah SD berinisial YBS (10 tahun) mengakhiri hidupnya pada Kamis (29/1) siang. Sebelum meninggal dunia, ia sempat meminta dibelikan buku dan pensil kepada ibunya. Namun, karena tak mempunyai uang, sang bunda tak bisa memenuhinya.
Keluarga YBS selama ini tidak menerima bantuan sosial karena masalah administrasi.
Peristiwa ini menyisakan luka mendalam bagi keluarga dan warga tempat tinggalnya di Dusun Sawasina, Desa Nuruwolo, Kecamatan Jerebuu.
