Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan, per 31 Januari 2026 pihaknya berhasil mengumpulkan penerimaan negara mencapai Rp 172,7 triliun.
Dia mengatakan, capaian yang setara dengan 5,5 persen dari target APBN 2026 itu, diketahui tumbuh 9,8 persen secara year-on-year (yoy).
"Realisasi penerimaan negara hingga 31 Januari 2026, Alhamdulillah mencapai Rp 172,7 triliun atau tumbuh sebesar 9,8 persen secara tahunan," kata Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.
Dia menjelaskan, sektor penopang penerimaan negara di Januari 2026 itu adalah dari sisi perpajakan, yang mencapai Rp 116,2 triliun. Jumlah itu tercatat tumbuh 30,8 persen (yoy) dan setara 4,9 persen dari target di APBN 2026.
"Dimana pertumbuhannya terjadi pada penerimaan bruto yang naik 7 persen, dan terdapat penurunan restitusi 23 persen secara signifikan. Jadi seluruh jenis pajak tumbuh netto positif," ujar Purbaya.
Sementara untuk penerimaan dari sisi kepabeanan dan cukai, Purbaya melaporkan bahwa per Januari 2026 tercatat sebesar Rp 22,6 triliun, atau setara 6,7 persen dari APBN 2026.
Dia mengakui, telah terjadi penurunan yang cukup signifikan hingga sebesar 14 persen (yoy), dari kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) tersebut.
"Dipengaruhi lonjakan impor dengan tarif 0 persen, serta turunnya harga CPO yang terkoreksi 13,5 persen, dari sebelumnya US$1.059 per metrik ton menjadi US$916 per metrik ton," kata Purbaya.
Kemudian, lanjut Purbaya, sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tercatat anjlok hingga 19,7 persen (yoy), dan hanya mengumpulkan Rp 33,9 triliun per Januari 2026. Penyebabnya yakni karena saat ini dividen BUMN langsung disetorkan ke pihak BPI Danantara.
"Kinerja PNBP juga tumbuh negatif yakni hanya mencapai sebesar 19,7 persen, karena setoran dividen perbankan sebesar Rp 10 triliun pada tahun sebelumnya tidak terulang," ujarnya.
