Menkeu Purbaya spill anggaran Gentengisasi, tak sampai Rp1 triliun, ambil pos dana ini

Brilio.net - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai besaran dana yang dialokasikan untuk program "Gentengisasi". Dalam keterangannya di Indonesia Economic Summit, Selasa (3/2/2026), Purbaya menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir soal pembengkakan biaya karena nilainya masih sangat rasional.

Purbaya memastikan bahwa anggaran untuk mengganti atap-atap seng di seluruh pemukiman warga tersebut tidak akan menyentuh angka yang fantastis.

BACA JUGA :
Apa itu program Gentengisasi? Ini bocoran tujuan, anggaran, & strategi pemerintah wujudkan hunian ASRI

“Gentengisasi itu nggak sampai Rp1 triliun,” kata Purbaya, dikutip brilio.net dari Liputan6, Rabu (4/2/2026).

Sumber Dana: Sisihkan Anggaran Makan Bergizi Gratis

Mengenai dari mana uang tersebut berasal, Purbaya menjelaskan bahwa beberapa pos anggaran akan disisihkan sebagian untuk mendukung program ini. Misalnya saja dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) ataupun pos anggaran lainnya yang masih memiliki ruang.

“Ada kemungkinan dari situ (MBG), ada kemungkinan dari tempat lain. Tapi cukuplah nggak banyak banyak banget, kalau nggak salah anggarannya,” ungkap Purbaya.

BACA JUGA :
Kenaikan UMP 2026 ditetapkan sebelum 24 Desember 2025

Perhitungan Realistis Hanya untuk Rumah Tidak Layak

Purbaya juga meluruskan isu yang beredar di ruang publik mengenai total biaya yang dianggap terlalu besar. Menurutnya, angka tinggi yang muncul selama ini didasarkan pada asumsi bahwa semua rumah di Indonesia akan diganti atapnya. Padahal, fokus pemerintah jauh lebih spesifik dan terukur.

Pemerintah hanya akan menyasar rumah-rumah yang kondisinya tidak layak atau masih menggunakan seng dan material bekas sebagai atap. Fokus pada sasaran yang tepat inilah yang membuat anggaran tetap berada di bawah Rp1 triliun.

“Ini kan masih itungan kasar sekali. Jadi angkanya bisa dikendalikan,” tegasnya.

Latar Belakang: Misi Prabowo Hapus Simbol Degenerasi

Program Gentengisasi ini merupakan inisiatif besar dari Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah). Presiden menilai atap seng yang berkarat bukan sekadar masalah estetika, melainkan simbol kemunduran atau degenerasi bangsa yang membuat hunian terasa panas dan tidak sehat.

"Karat itu lambang degenerasi. Saya berharap dalam 2-3 tahun Indonesia tidak akan kelihatan karat. Karat adalah lambang degenerasi, bukan lambang kebangkitan," kata Prabowo.

Rencananya, Koperasi Desa Merah Putih akan dilengkapi dengan pabrik pembuatan genteng. Hal ini diharapkan dapat menghidupkan ekonomi desa sekaligus menyediakan material pembangunan yang terjangkau bagi kepala daerah yang ingin mempercantik wilayahnya.

Dengan alat pabrik yang murah dan bahan baku lokal, target "Indonesia Tanpa Karat" dalam 2-3 tahun ke depan dianggap sangat masuk akal untuk dicapai tanpa menguras kantong negara secara berlebihan.

FAQ Anggaran Program Gentengisasi1. Benarkah anggaran program ini di bawah Rp1 triliun?

Benar, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menghitung kasar bahwa anggaran yang dikelola untuk program ini tidak mencapai angka Rp1 triliun karena sasarannya yang spesifik.

2. Mengapa dana program Makan Bergizi Gratis ikut terseret?

Bukan terseret, melainkan pemerintah melakukan efisiensi atau menyisihkan sebagian kecil sisa dari pos anggaran tersebut untuk mendukung peningkatan kualitas hunian warga prasejahtera.

3. Apakah semua rumah akan mendapatkan genteng gratis?

Tidak. Program ini diprioritaskan untuk rumah tidak layak huni (RTLH) yang saat ini masih memakai atap seng berkarat atau material bekas minyak/sejenisnya.

4. Siapa yang akan memproduksi genteng tersebut?

Pemerintah memberdayakan UMKM dan Koperasi Desa Merah Putih untuk membangun pabrik genteng lokal dengan biaya operasional rendah namun menghasilkan produk yang kuat dan ringan.

5. Apa target akhir dari alokasi dana ini?

Targetnya adalah terciptanya lingkungan yang asri dan indah. Selain gentengisasi, dana pemerintah juga diarahkan untuk proyek waste-to-energy di 34 kota guna meningkatkan kualitas hidup rakyat.