Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak akan mengintervensi proses hukum terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pegawai pajak dan bea cukai.
Pada Rabu (4/2), KPK melakukan OTT terhadap pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Jakarta serta pegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin.
“Saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu saja. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan. Tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2).
Di sisi lain, Purbaya mempersilakan lembaga antirasuah untuk menindak anak buahnya apabila terbukti melanggar hukum.
“Ya, biar saja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau memang orang pajak dan bea cukai ada yang bermasalah, ya, ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada,” kata dia.
Purbaya menilai, OTT ini sebagai pintu masuk untuk memperbaiki lingkungan di sektor pajak dan bea cukai.
“Kemarin Bea Cukai sudah saya obrak-abrik. Yang dapat di pinggir kan, memang sudah terdeteksi sebelum-sebelumnya. Memang ada sesuatu yang aneh di situ,” kata Purbaya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan dua operasi tangkap tangan (OTT), pada Rabu (4/2). Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, kedua OTT tersebut berlokasi di KPP Banjarmasin dan kantor Bea Cukai Jakarta.
“Hari ini, ada dua OTT. Satu di KPP Banjarmasin, kedua di Bea Cukai Jakarta,” kata Fitroh kepada wartawan, Rabu (4/2).
Sementara itu, Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetiyo mengonfirmasi OTT tersebut.
“Saat ini berlangsung pemeriksaan oleh Tim KPK terhadap pejabat BC (Bea Cukai),” kata Budi dalam keterangannya, Rabu (4/2).
Ia menyatakan Bea Cukai berkomitmen kooperatif terkait proses hukum yang tengah dijalankan oleh lembaga antirasuah.
“BC berkomitmen untuk bersikap kooperatif dan menghormati proses yang berlangsung. Kami masih mengikuti perkembangan lebih lanjut,” kata Budi.
Perombakan Besar-besaranOperasi tangkap tangan (OTT) KPK ini terjadi tak lama setelah Purbaya merotasi sejumlah pegawai di jajaran DJBC pada awal tahun ini. Purbaya juga berencana merotasi sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada pekan ini.
Purbaya menyatakan perombakan besar-besaran di DJBC menyasar jajaran pejabat strategis, mulai dari kepala kantor wilayah hingga pimpinan di lima Pelabuhan Utama.
Dalam Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026 pada 27 Januari lalu, Purbaya mengatakan, kebijakan ini diambil untuk memperkuat kinerja institusi Bea Cukai dan menutup celah kebocoran penerimaan negara. Pergantian pejabat itu juga menjadi sinyal kepada seluruh jajaran DJBC agar bekerja lebih serius di masa depan.
Menurut Purbaya, target penerimaan negara tahun ini membutuhkan dukungan penuh dari apparat di garis depan, termasuk dorongan yang lebih kuat agar potensi tersebut bisa diterjemahkan menjadi kinerja nyata di lapangan.
