KPK Sita Uang Miliaran dan 3 Kg Emas saat OTT Pejabat Bea Cukai

kumparan.com
3 jam lalu
Cover Berita

KPK menyita sejumlah barang bukti saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Bea Cukai. Operasi senyap ini digelar di wilayah Jakarta dan Lampung.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan barang bukti yang disita berupa uang tunai hingga logam mulai.

"Untuk barang bukti ada uang tunai, baik Rupiah maupun mata uang asing dan juga logam mulia. Untuk uang senilai miliaran rupiah, kemudian logam mulia itu ada mungkin sekitar 3 kilogram," kata Budi kepada wartawan, Rabu (4/2).

Budi mengungkapkan, dalam operasi senyap ini pihaknya menjaring sejumlah pihak. Salah satu di antaranya adalah mantan Direktur dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal.

"Yang bersangkutan pejabat eselon 2 di Bea Cukai. Sebenarnya sudah mantan ya, mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan. Itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung," jelasnya.

Namun demikian, Budi belum mengungkap total pihak yang terjaring dalam OTT ini. Beberapa di antaranya sudah ada yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan.

"Beberapa pihak sudah tiba di K4 dan sudah dilakukan pemeriksaan secara intensif. Beberapa pihak lain masih dalam perjalanan untuk dibawa ke Gedung Merah Putih KPK," ucapnya.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang diamankan tersebut. Belum ada keterangan dari Rizal mengenai OTT tersebut.

Kata Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Purbaya menyebut akan menghormati proses hukum yang berjalan.

"Ya biar saja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau memang orang Pajak dan Bea Cukai ada yang masalah, ya ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada," kata Purbaya saat ditemui di kompleks parlemen.

Kendati tidak akan mengintervensi proses hukum, kata Purbaya, Kementerian Keuangan tetap akan melakukan pendampingan hukum terhadap anak buahnya tersebut.

"Saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja, kan ada pendampingan. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum," ungkapnya.


Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
Presiden Prabowo Disebut Siap Tinggalkan Board of Peace demi Kedaulatan Palestina
• 19 jam lalumediaindonesia.com
thumb
Cerita Anak Soal Ibu Hilang di Kamar Mandi: Saat Cek, Kloset Sudah Bolong
• 9 jam lalukumparan.com
thumb
Spanyol Blokir Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun, Pertama di Eropa
• 9 jam lalukumparan.com
thumb
Soal Dugaan Pidana di Longsor Cisarua, Dedi Mulyadi: Yang Menyelidiki Bukan Gubernur
• 9 jam lalubisnis.com
thumb
Akuisisi Tuntas, INET Resmi Jadi Pengendali Emiten Outsourcing (PADA) 
• 10 jam laluidxchannel.com
Berhasil disimpan.