Perempuan di Iran kini secara resmi dapat memperoleh SIM sepeda motor. Aturan ini mengakhiri ambiguitas hukum terkait boleh atau tidaknya perempuan mengendarai motor.
Selama ini, Iran tidak memiliki aturan resmi yang melarang perempuan mengendarai sepeda motor. Namun, dalam praktiknya, otoritas setempat menolak memberikan SIM motor kepada perempuan.
Akibat area hukum yang abu-abu tersebut, mayoritas perempuan di Iran kerap disalahkan jika terjadi kecelakaan sepeda motor. Bahkan, mereka masih dipersalahkan meski berstatus sebagai korban.
Mengutip laporan kantor berita Iran, ILNA, Wakil Presiden Pertama Mohammad Reza Aref pada Selasa (3/2) menandatangani resolusi perubahan kode lalu lintas.
“Dalam resolusi ini, polisi lalu lintas wajib memberikan pelatihan praktik kepada pelamar perempuan, menyelenggarakan ujian di bawah pengawasan langsung polisi, serta menerbitkan SIM sepeda motor bagi perempuan,” tulis ILNA seperti dikutip AFP.
Aturan baru ini diterbitkan tak lama setelah Iran diguncang demonstrasi besar pada Januari lalu. Aksi anti-pemerintah tersebut dipicu krisis ekonomi yang melanda negara itu.
Pemerintah Iran menyatakan, demonstrasi yang berujung kerusuhan tersebut menyebabkan sekitar 3.000 orang meninggal dunia.
