- Mantan Ketua KPK Abraham Samad dihubungi Menhan Sjafrie Sjamsoeddin untuk bertemu Presiden Prabowo di Kertanegara.
- Abraham diminta Sjafrie menyusun rencana perbaikan IPK Indonesia yang tahun 2024 tercatat rendah yaitu 37.
- Dalam pertemuan, Abraham menyarankan fokus pada lima area UNCAC untuk meningkatkan IPK secara signifikan.
Suara.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku dihubungi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan.
“(Dihubungi) Pak Menhan,” kata Abraham kepada wartawan, Rabu (4/2/2026).
Dia mengaku diminta Sjafrie untuk membuat roadmap atau rancangan rencana perbaikan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia. Sebab, IPK Indonesia pada 2024 terbilang cukup rendah yaitu 37.
“Saya sebelumnya diminta oleh Menhan buat Rodmap sebelum Pertemuan itu untk dismpaikan ke Presiden,” ujar Abraham.
Dalam pertemuan dengan Prabowo itu, Abraham mengaku memberikan masukan agar Indonesia mengubah strategi pemberantasan korupsi, yaitu dengan menjalankan amanah United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
“Kalau Anda lihat apa yang diamanahkan oleh United Nations Convention against Corruption
(UNCAC), itu dia mensyaratkan kalau IPK
mau naik secara drastis, maka harus menyentuh yang namanya judicial corruption,” kata Abraham Samad usai diskusi bertajuk ‘Profesionalisme Penegakan Hukum dan Pengaruhnya bagi Iklim Usaha’ bersama Suara.com di Hotel Manhattan Jakarta, Rabu (4/2/2026).
“Selain judicial corruption, ada empat lagi: foreign bribery, kemudian trading influence, kemudian illicit enrichment, dan yang keempat commercial bribery,” tambah dia.
Lebih lanjut, Abraham menegaskan kepada Prabowo agar tidak hanya bicara untuk memperbaiki IPK Indonesia ke depan.
“Makanya saya sudah sampaikan bahwa kita harus fokus ke lima hal tadi, ya dan tidak boleh omon-omon, saya sampaikan begitu, harus serius gitu ya, harus dikonkretkan dalam implementasi di lapangan,” tegas Abraham.
Baca Juga: Abraham Samad Ungkap Pertemuan dengan Prabowo: Soal Perbaikan IPK Tidak Boleh Omon-omon
Menurut dia, pihak lain yang juga menghadiri pertemuan tersebut mengusulkan dilakukannya reformasi Kepolisian secara total dengan mengganti Kapolri.
“Mereka mengatakan bahwa reformasi Kepolisian tanpa mengganti pucuk pimpinan Polri itu sama saja dengan reformasi yang setengah hati,” tandas Abraham.
