Sekjen Partai Golkar Sarmuji menilai parliamentary threshold atau ambang batas parlemen masih diperlukan sebagai instrumen untuk mewujudkan sistem multipartai sederhana di Indonesia. Sarmuji mengatakan sistem multipartai sederhana paling kompatibel dengan sistem pemerintahan presidensial.
"Ya itu instrumen untuk kita menuju sistem multipartai sederhana. Sistem multipartai sederhana itu yang paling kompatibel dengan sistem pemerintahan presidensial," kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Sarmuji mengatakan sistem pemerintahan presidensial merupakan amanat UUD. Sebab itu, dia mengatakan partainya akan mendukung instrumen yang dapat memperkuat sistem presidensial.
"Sistem pemerintahan presidensial itu termaktub sebagai amanah oleh dalam Undang-Undang Dasar kita ya. Jadi apa saja instrumen apa saja yang yang bisa diterapkan untuk menuju sistem multipartai sederhana Golkar pasti akan setuju," ujarnya.
Namun, Sarmuji mengatakan pihaknya belum menentukan angka ideal terkait ambang batas. Dia mengatakan angka ambang batas akan didiskusikan bersama.
(amw/isa)
