Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons dua operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan pada hari yang sama, Rabu (4/2/2026).
Purbaya mengatakan tidak akan mengintervensi proses hukum yang dilakukan penegak hukum kepada anak buahnya di dua unit di bawah Kemenkeu itu. Namun, dia mengatakan kementeriannya bakal tetap memberikan pendampingan hukum.
Bendahara Negara mengatakan pegawai pajak dan bea cukai yang bersalah harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
"Tetapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tetapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira kami temenin aja sampai prosesnya selesai," terangnya kepada wartawan usai rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (4/2/2026).
Purbaya tak memandang proses hukum yang bergulir menjadi pukulan bagi dua institusi di bawahnya yang fokus mendorong penerimaan negara. Akan tetapi, itu justru menjadi titik masuk untuk memperbaiki dua institusi tersebut.
"Kemarin kan bea cukai sudah saya obrak abrik. Kan yang dapet yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya. Emang ada sesuatu yang aneh di situ," tutur mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.
Baca Juga
- Ditjen Pajak Dirundung OTT KPK Lagi di Tengah Isu Rotasi dan Target Jumbo 2026
- KPK OTT Petugas Pajak di Banjarmasin Kalsel, Apa Kasusnya?
- KPK: OTT KPP Banjarmasin soal Restitusi, Bea Cukai Pusat terkait Impor
Menurut Purbaya, pegawai pajak maupun bea cukai yang nantinya dinyatakan bersalah pada masing-masing perkara berpeluang diberhentikan.
Adapun, Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto turut menyatakan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan KPK terkait dengan OTT yang dilakukan.
"Sudah. Kami kerja sama kok," ujarnya singkat usai ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi adanya operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan kantor Bea Cukai pusat di Rawamangun, Jakarta.
Dua kegiatan tangkap tangan terpisah di dua unit berbeda di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu berkaitan dengan masing-masing dugaan korupsi pengembalian pajak (restitusi) serta proses impor.
Dugaan korupsi terkait restitusi diusut pada OTT KPK di lingkungan KPP Banjarmasin, serta dugaan proses impor di Bea Cukai Pusat.
"Restitusi pajak [di KPP Banjarmasin]. Dugaan proses impor [Bea Cukai]," ungkap Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada Bisnis, Rabu (4/2/2026).
Adapun KPK diketahui belum menentukan status hukum para pihak yang terjaring operasi senyap tersebut. OTT ini belum lama dilakukan setelah yang digelar di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara, Januari 2025 lalu.
