KOMPAS.com - Di tengah derasnya arus misinformasi di ruang digital, kecepatan dan ketepatan komunikasi pemerintah menjadi kunci dalam membentuk persepsi publik.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta jajaran kehumasan pemerintah pusat dan daerah yang tergabung dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) untuk memperkuat kecepatan sekaligus ketepatan komunikasi publik.
Meutya menjelaskan, pemerintah tidak lagi memiliki ruang untuk hanya mengutamakan ketepatan tanpa kecepatan di era digital.
Sebab, keterlambatan respons komunikasi justru memberi peluang bagi misinformasi membentuk persepsi publik.
“Keduanya harus berjalan bersamaan. Ketika kita kalah cepat, disinformasi masuk, dan pada akhirnya yang sampai ke masyarakat juga menjadi tidak tepat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
Baca juga: Komdigi Mulai Buka Blokir Grok AI di Indonesia
Hal itu ditegaskan Meutya dalam Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) bertajuk "GPR Outlook 2026: Satu Narasi, Bangun Reputasi Negeri" di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Dia menambahkan, keberhasilan komunikasi pemerintah tidak ditentukan oleh seberapa baik pesan disusun, melainkan oleh apa yang benar-benar diterima dan dipahami masyarakat.
“Yang dinilai publik bukan seindah apa rilis kita, tetapi apa yang sampai ke masyarakat. Kalau ruang publik sudah dipenuhi misinformasi, komunikasi yang benar bisa tenggelam,” kata Meutya.
Kompleksitas komunikasi publikPada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Fifi Aleyda Yahya menilai, tantangan komunikasi pemerintahan saat ini semakin kompleks.
Ia menyebutkan, persepsi publik dapat terbentuk dalam hitungan menit, bahkan sebelum klarifikasi resmi disampaikan.
Baca juga: Komdigi: Potensi Kerugian Akibat Judol Capai Rp 1.100 Triliun
"Di era digital, reputasi sering kali runtuh bukan karena kebijakan itu sendiri, tetapi karena cerita yang lebih dulu dipercaya publik. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh membiarkan narasi berjalan sendiri tanpa arah," kata Fifi.
Fifi menegaskan, konsep satu narasi bukan berarti keseragaman pesan, melainkan kesamaan arah komunikasi yang saling menguatkan antarinstansi.
“Satu narasi artinya bergerak ke tujuan yang sama, saling menguatkan, bukan saling meniadakan,” jelasnya.
Transformasi humas jadi arsitek reputasi bangsaSebagai informasi, Forum Bakohumas GPR Outlook 2026 menghadirkan dua narasumber dalam sesi diskusi, yakni Direktur Komunikasi PT Indonesia Indicator Rustika Herlambang dan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Haryo Damardono.
Keduanya membahas sejumlah tema, antara lain “Strategi Humas Pemerintah Mengatasi Perang Narasi dan Disrupsi di Ruang Digital” serta “Transformasi Peran Humas dari Pembuat Rilis menjadi Manajer Reputasi Berbasis Data.”
Baca juga: Komdigi: 60 Persen Pengguna Seluler Terima Spam Call Minimal Satu Minggu Sekali
