JAKARTA, DISWAY.ID - Mantan Menteri Luar Negeri RI, Hasan Wirajuda, menyebut bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace telah melalui proses konsultasi dengan sejumlah negara Islam dan negara berpenduduk mayoritas Muslim.
Hasan mengatakan ada 2 konsultasi yang dilakukan Indonesia dengan negara mayoritas muslim.
BACA JUGA:Semi Final Piala Asia Futsal, Jepang Klaim Sudah Baca Titik Lemah Timnas Indonesia!
BACA JUGA:Ada Fenomena Gerhana Matahari Cincin Februari 2026, Ini Lokasi dan Cara Melihatnya
“Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam,” ujar Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 4 Februari 2026.
Ia menjelaskan konsultasi pertama dilakukan di New York di sela-sela pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada akhir tahun lalu.
Hasan menyebut konsultasi itu juga melalui proses konsultasi yang erat dengan tujuh negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas Islam.
Ia menilai konsultasi Indonesia bersama tujuh negara lainnya merupakan hal penting karena negara tersebut dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan di dalam Board of Peace.
BACA JUGA:KPK OTT Kantor Pusat Bea Cukai, Ada Pejabat yang Diciduk!
BACA JUGA:Pandji Pragiwaksono Legawa Anaknya Jadi Korban Bully Netizen Imbas Show Mens Rea
"Mengapa ini dianggap penting, dan saya juga ikut menganggap penting, karena delapan negara ini dapat menjadi kekuatan penyeimbang di dalam Board of Peace termasuk keputusan-keputusan yang akan diambil oleh badan ini," ujar dia.
Hasan tak menampik jika ada kekhawatiran publik bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memainkan peran yang besar dan sulit dikendalikan dalam forum tersebut.
BACA JUGA:Wamendikdasmen Atip Ungkap Siswa SD di NTT yang Bunuh Diri Tercatat Penerima PIP
Namun, keberadaan 7 negara Islam diyakini dapat menjaga keseimbangan proses pengambilan keputusan.
“Memang ada kekhawatiran bahwa Trump akan memainkan peran luar biasa yang tidak dapat dikontrol, tapi setidaknya negara ini bisa menyeimbangkan proses di dalam Board of Peace,” imbuhnya.
