REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG, – Komisi IV DPRD Jawa Barat mengawasi dengan ketat pelaksanaan Program Listrik Desa yang bertujuan meningkatkan rasio elektrifikasi untuk lebih dari 100 ribu rumah tangga tidak mampu di seluruh wilayah Jawa Barat. Rizaldy Danar Priambodo, Ketua Komisi IV, mengungkapkan pada Rabu, bahwa pemerintah daerah masih memiliki tantangan besar dalam menyelesaikan program ini.
Program Listrik Desa memerlukan dukungan fiskal yang kuat, namun Komisi IV berkomitmen untuk memastikan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. "Secara keseluruhan masih terdapat lebih dari 100 ribu kebutuhan Program Listrik Desa di Jawa Barat. Kami berharap program tersebut dapat direalisasikan secara bertahap hingga menjangkau seluruh masyarakat yang kurang mampu," kata Rizaldy.
Pengawasan lapangan menjadi krusial untuk memastikan bantuan sambungan listrik gratis dari Pemprov Jawa Barat tepat sasaran. Salah satu daerah yang telah dipantau adalah Kota Cimahi, pada Senin (2/2), di mana Rizaldy melihat langsung pelaksanaan program tersebut. "Di Kelurahan Cibabat ini terdapat tujuh penerima manfaat yang baru berjalan satu hingga dua bulan terakhir," ujar Rizaldy.
Rizaldy menekankan bahwa akses energi adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang berdampak langsung pada kesejahteraan rumah tangga. Penerima manfaat menyampaikan rasa syukur atas bantuan listrik yang sangat membantu kebutuhan dasar mereka.
Meski implementasi di Kota Cimahi berjalan sesuai rencana, Rizaldy mengingatkan Pemprov Jabar untuk mempercepat realisasi program ini agar menjadi stimulus menuju kesejahteraan masyarakat.
.rec-desc {padding: 7px !important;} Konten ini diolah dengan bantuan AI.
