Jakarta, ERANASIONAL — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal pegawai pajak dan bea cukai Banjarmasin, Kalimantan Selatan terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Rabu (4/2/2026).
Pernyataan itu disampaikan Menkeu Purbaya saat diwawancarai oleh wartawan usai Rapat dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
“Operasi itu bisa menjadi terapi kejut (shock therapy) bagi jajaran anak buahnya untuk memperbaiki kinerja. OTT) Ini juga mungkin merupakan shock terapi bagi pegawai kami,” ujar Menkeu Purbaya.
Ia juga memastikan akan memberikan pendampingan secara hukum. Namun, ia tidak akan melakukan intervensi.
“Saya tidak akan melakukan intervensi hukum, dalam pengertian saya misalnya datang ke Presiden, meminta KPK untuk menghentikan kasus atau kejaksaan untuk menghentikan kasus seperti di masa lalu,” ujar dia.
Menkeu Purbaya juga menegaskan apabila terbukti bersalah, ia tidak mempermasalahkan jika anak buahnya dihukum sesuai peraturan yang berlaku.
“Saya akan membantu, tapi saya akan membiarkan proses hukum berjalan seadil-adilnya,” tegas dia.
KPK hari ini melakukan OTT terhadap pegawai Kantor Pratama Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Operasi tersebut terkait restitusi pajak.
Pada saat yang sama, lembaga antirasuah itu juga melakukan OTT di Jakarta menyasar pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Benar sekali, kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi mengenai OTT di Ditjen Bea dan Cukai.
Namun, Fitroh belum bisa memberikan informasi banyak mengenai operasi senyap di Jakarta tersebut.
Di tempat terpisah, Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetyo mengkonfirmasi operasi tersebut.
“Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh Tim KPK terhadap pejabat BC (Bea Cukai),” ujar Budi kepada Eranasional di Jakarta, Rabu (4/2).
Budi menyatakan instansinya berkomitmen untuk menyatakan kooperatif dan menghormati proses yang sedang berlangsung.
“Kami masih mengikuti perkembangan lebih lanjut,” tandas dia.
