Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah mantan menteri luar negeri dan tokoh senior kebijakan luar negeri di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (4/2).
Pertemuan tersebut digelar untuk meminta masukan terkait arah politik luar negeri Indonesia ke depan, termasuk sikap Indonesia terhadap Board of Peace (BOP).
Sejumlah tokoh tampak hadir, di antaranya Marty Natalegawa, Retno Marsudi, Alwi Shihab, Dino Patti Djalal, Hasan Wirajuda, hingga tokoh pemikir Jusuf Wanandi.
Mantan Menlu Marty Natalegawa tiba sekitar pukul 14.20 WIB. Ia mengaku hanya memenuhi undangan dan belum mengetahui detail agenda sebelum pertemuan.
“Saya tidak tahu, sama dengan Anda. Saya hanya memenuhi undangan,” ujarnya.
Retno Marsudi juga hadir, namun tidak memberikan keterangan kepada awak media sebelum masuk ke Istana.
Diminta Memberi Masukan LangsungMantan Menlu Alwi Shihab menyebut pertemuan ini sebagai langkah positif dan jarang dilakukan.
“Ini pertama kali bekas menlu diajak bicara langsung. Presiden ingin mendengar masukan kami,” kata Alwi.
Menurutnya, salah satu isu utama yang dibahas adalah keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace, badan internasional yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendorong perdamaian di Gaza.
“Apakah penting Indonesia ikut atau tidak, itu yang dibahas. Presiden punya alasan dan saya kira alasannya valid,” ujar Alwi.
Diskusi Terbuka soal Board of PeaceMantan Wamenlu Dino Patti Djalal mengatakan diskusi berlangsung terbuka dan dua arah.
“Saya surprise karena suasananya totally open. Tidak ada batasan topik,” kata Dino.
Ia menilai pendekatan Presiden Prabowo realistis, mengingat saat ini BOP disebut sebagai satu-satunya opsi yang tersedia. Namun, Dino menekankan pentingnya sikap hati-hati.
“Kita masuk dengan tetap berpegang pada prinsip dan opsi untuk keluar jika bertentangan dengan kepentingan nasional,” ujarnya.
Mantan Menlu Hasan Wirajuda mengatakan, pertemuan ini memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang BOP dari sudut pandang Indonesia.
“Tujuannya harus jelas demi kepentingan rakyat Palestina di Gaza,” kata Hasan.
Ia menegaskan bahwa inisiatif di luar PBB tidak serta-merta harus ditolak selama membawa hasil konkret.
“Setidaknya bantuan kemanusiaan sudah mulai mengalir,” tambahnya.
Catatan Kritis soal Peran ASUsai pertemuan, Marty Natalegawa mengungkapkan sejumlah catatan kritis yang disampaikan kepada Presiden, khususnya terkait struktur Board of Peace.
“Dalam piagam BoP tidak ada rujukan langsung ke Gaza, dan peran ketuanya, Amerika Serikat, sangat menonjol,” kata Marty.
Ia juga menekankan bahwa Indonesia telah berpengalaman puluhan tahun menghadapi dinamika global yang tidak menentu.
“Ini bukan sesuatu yang baru bagi Indonesia,” ujarnya.
Komitmen Palestina Tetap Harga MatiAlwi Shihab menegaskan Presiden Prabowo memastikan Indonesia tidak meninggalkan komitmen terhadap Palestina.
“Two-state solution tetap harga mati,” kata Alwi.
Tokoh pemikir Jusuf Wanandi juga menyebut pertemuan ini memberikan pencerahan mendalam.
“Kami jadi memahami dasar keputusan Presiden. Ini penting agar publik juga mengerti arah kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Penjelasan IstanaMenteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pertemuan dengan para tokoh luar negeri tersebut merupakan agenda kedua Presiden hari itu, setelah menerima silaturahmi DPP PKB.
“Presiden berdiskusi dengan tokoh dan akademisi politik luar negeri, termasuk mantan Menlu dan Wamenlu,” kata Prasetyo.
Ia menegaskan pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk memperkaya pertimbangan Presiden dalam menentukan kebijakan luar negeri Indonesia.
