Wamenlu Tegaskan Dewan Perdamaian Gaza Diisi Perwakilan Palestina: Ada Komite Nasional

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah mantan menteri luar negeri, mantan wakil menteri luar negeri, mantan diplomat, ahli dan praktisi bidang hubungan internasional di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (4/2/2026) (Sumber: Maria Cicilia Galuh/Antara)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno menyatakan Dewan Perdamaian yang dibentuk Amerika Serikat (AS) akan melibatkan perwaklan Palestina. Menurutnya, lembaga ini memberi ruang bagi teknokrat Palestina dalam struktur komite nasional di Dewan Perdamaian.

Hal tersebut disampaikan Havas setelah pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan mantan menteri luar negeri dan ahli hubungan internasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026) malam.

"BoP itu nanti ada badan eksekusinya, ada national committee (komite nasional) yang diisi oleh teknokrat Palestina. Itu kesepakatannya sebenarnya," kata Havas.

"Jadi akan ada tim khusus dari orang Palestina, yang tidak tergabung dengan afiliasi politik tertentu, dan (badan itu, red.) akan menjadi pelaksana dari kegiatan-kegiatan yang ada di BoP."

Baca Juga: Israel Kembali Gempur Gaza dan Tewaskan 18 Orang, Bayi Palestina Terbunuh Artileri

Lebih lanjut, Havas mengatakan partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian telah melalui konsolidasi dengan negara-negara mayoritas Muslim yang selama ini beberapa kali berunding mengenai Palestina.

Sementara itu, mengenai iuran 1 miliar dolar AS untuk menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian, Havas menyebut pemerintah masih berkonsultasi dengan negara mayoritas Muslim lain dalam lembaga tersebut.

Dia pun mengaku belum bisa menjawab mengenai besaran iuran, mekansime penggunaan dana, atau tenggat pembayaran iuran.

"Bahasannya (mengenai iuran) belum ada. Jadi, yang penting sekarang ini setelah ada kesepakatan, kemudian (dibuat) detailnya, harus dibikin rambu-rambu, dan negara-negara yang setuju, koordinasi, posisi, mekanismenya seperti apa. Itu penting sekali," kata Havas dikutip Antara.

Pemerintahan Prabowo resmi menjadi anggota Dewan Perdamaian bentukan AS usai turut menandatangani piagam pembentukan lembaga di Davos, Swiss, pada 22 Januari lalu.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV