Eks Menlu Hasan Wirajuda Sebut Informasi Board of Peace yang Diterima Masyarakat Tidak Utuh

disway.id
9 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, DISWAY.ID - Mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda meminta publik untuk tidak terburu-buru melontarkan kritik terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace.

Menurut Hasan, Board of Peace merupakan inisiatif yang masih berada pada tahap awal pembentukan, sehingga peran dan sepak terjangnya belum terlihat secara nyata. Selain itu, ia menilai sebagian kritik muncul karena penilaian dilakukan berdasarkan informasi yang belum utuh.

“Proses Board of Peace ini kan masih awal, jadi juga kita mesti lebih terbuka untuk jangan tergesa-gesa menilai. Apalagi kalau kita hanya mendasarkan pada informasi yang tidak cukup utuh,” ujar Hasan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 4 Februari 2026.

BACA JUGA:Dino Patti Djalal: Tak Ada Opsi Lain Selain Board of Peace, Langkah Prabowo Realistis

Oleh karenanya, Hasan menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto karena telah memberikan penjelasan komprehensif mengenai keterlibatan Indonesia di Board of Peace di hadapan para pakar dan ahli politik luar negeri.

Dalam pertemuan tersebut, Hasan mengatakan bahwa Prabowo memaparkan mengenai proses keterlibatan Indonesia ke badan tersebut.

Prabowo juga disebutnya membeberkan kontribusi apa yang akan diberikan Indonesia di dalam Board of Peace.

BACA JUGA:Indonesia Gabung Board of Peace, PBNU Ungkap Alasan Sejalan dengan Presiden Prabowo

“Pertemuan ini memberikan kepada kita semua penjelasan yang lebih utuh tentang apa yang disebut dengan Board of Peace, apa kontribusi kita,” tambahnya.

Ia menuturkan, para akademisi dan pakar politik luar negeri sangat menantikan pertemuan tersebut karena selama ini mereka tidak selalu memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace.

Akibatnya, pemahaman publik kerap terbentuk dari pemberitaan media massa dan media sosial.

BACA JUGA:Indonesia Gabung Board of Peace, PBNU Ungkap Alasan Sejalan dengan Presiden Prabowo

Kendati demikian, Hasan memahami kondisi tersebut karena sebagian kebijakan diplomasi pada dasarnya bersifat konfidensial.

“Karena itu, ini satu kesempatan berharga bahwa sore ini, kita mendapat pencerahan dan banyak informasi yang tidak kita ketahui,” pungkas Hasan.

BACA JUGA:Menag Anggap Perbedaan Sikap soal Board of Peace Hal yang Wajar

  • 1
  • 2
  • »

Artikel Asli

Berikan komentar Anda
Lanjut baca:

thumb
Kian Diminati, Pengguna Super Apps BRImo Capai 45,9 Juta User dengan Transaksi Tembus Rp7.057 Triliun Sepanjang 2025
• 19 jam laludisway.id
thumb
Imam Jazuli Anggap Kiai Kafabihi Mahrus Pantas Memimpin NU
• 8 jam lalujpnn.com
thumb
MUI Masih Skeptis dengan Dewan Perdamaian Bentukan Trump, Minta TNI Tak Diturunkan Lawan Hamas
• 5 jam lalukompas.tv
thumb
Sabang Bidik jadi Shorebase Migas dan Transit Kapal Pesiar Lintas Benua
• 23 jam lalubisnis.com
thumb
KAI Logistik Optimalkan Kawasan Gudang Kalimas untuk Perkuat Rantai Logistik Terpadu
• 5 jam lalumediaapakabar.com
Berhasil disimpan.