Kelak, tahun 2025 mungkin dikenang sebagai "titik kritis" bagi penegakan HAM, karena ambruknya institusi demokrasi dan maraknya pelanggaran hak, demikian menurut Human Rights Watch (HRW).
Dalam laporan tahunan yang dirilis pada Rabu (4/2), organisasi nirlaba yang berbasis di New York ini memperingatkan bahwa terpilihnya kembali Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat rezim otoriter di seluruh dunia semakin berani, dengan dampak buruk bagi kelompok rentan dan minoritas.
"Sistem hak asasi manusia di seluruh dunia sedang terancam," tulis direktur eksekutif HRW, Philippe Bolopion. "Di bawah tekanan terus-menerus dari Presiden Trump, dan dengan Cina dan Rusia yang terus merongrong, tatanan internasional berbasis aturan sedang hancur."
Dalam 12 bulan sejak kembali menjabat, HRW menilai pemerintahan Trump telah melakukan "serangan besar terhadap pilar-pilar utama demokrasi AS," menggunakan retorika rasis untuk menstigmatisasi kelompok tertentu, dan mengadopsi kebijakan yang selaras dengan ideologi nasionalis kulit putih.
Meski kritik utama tertuju pada AS, laporan ini juga menyoroti pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan Rusia di Ukraina dan pasukan Israel di Gaza. Di Ukraina, Moskow dituduh melakukan pemboman sembarangan, memaksa warga untuk masuk militer Rusia, menyiksa tahanan perang, serta menculik dan mendeportasi anak-anak.
Di Gaza, IDF dituduh melakukan genosida, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan saat merespons serangan Hamas pada Oktober 2023.
"Pesannya jelas: dalam dunia baru ala Trump, yang kuat benar, dan kekejaman bukan halangan," tulis Bolopion, sambil menyerukan pemerintah yang menghargai hak asasi manusia untuk membentuk aliansi strategis.
HRW menyoroti pelanggaran hak di JermanDalam bagian yang membahas Jerman, laporan HRW menyoroti meningkatnya kejahatan kebencian anti-Muslim dan antisemit.
HRW juga menyoroti langkah Christian Democratic Union (CDU) yang konservatif di bawah Friedrich Merz pada Januari 2025 untuk mengesahkan mosi parlemen yang tidak mengikat guna lebih membatasi imigrasi dengan dukungan partai sayap kanan Alternative for Germany (AfD), yang memecahkan tabu lama di kalangan partai demokratis. Merz saat itu adalah pemimpin oposisi di Bundestag Jerman tetapi kini telah menjadi kanselir Jerman.
HRW juga menuduh pihak berwenang "menggerogoti kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat, khususnya menargetkan protes solidaritas Palestina," dengan merujuk pada kekhawatiran yang diangkat Komisaris Hak Asasi Manusia Dewan Eropa mengenai "klasifikasi menyeluruh terhadap kritik Israel sebagai antisemitisme."
Mengenai hak-hak perempuan, laporan ini mengutip statistik resmi kepolisian yang menunjukkan kenaikan 18% dalam kekerasan dalam rumah tangga selama lima tahun terakhir, dengan perempuan menjadi lebih dari 70% korban. Mengenai status orang LGBT, disebutkan bahwa Presiden Bundestag Julia Klöckner menolak mengibarkan bendera pelangi di gedung Reichstag di Berlin selama perayaan Pride, memutuskan tradisi yang telah berlangsung sejak 2022.
Dalam hal kebijakan luar negeri, laporan menyatakan Jerman telah "mengambil peran utama" dalam yang disebut "koalisi yang bersedia" untuk mendukung Ukraina dan menyoroti dukungan Merz terhadap penggunaan aset Rusia yang dibekukan untuk membantu mempersenjatai Kyiv.
Bagaimana dengan Indonesia?Dalam World Report 2026, HRW menyoroti bahwa Presiden Prabowo Subianto memperluas militer dan menempatkan personel aktif di jabatan sipil, menghidupkan kembali praktik militerisasi ala era Soeharto.
"Prabowo, mantan jenderal yang dituduh melakukan pelanggaran HAM serius, juga menempatkan anggota aktif militer di posisi senior pemerintah," tulis HRW. Amandemen undang-undang terbaru memberi militer peran penting di peradilan dan perusahaan negara, memicu kekhawatiran akan kemunduran demokrasi di Indonesia.
Ketegangan sosial memuncak pada Agustus 2025, ketika ratusan ribu orang turun ke jalan memprotes tunjangan besar bagi anggota DPR. Bentrokan dengan polisi menimbulkan penahanan lebih dari 3.300 orang, kebakaran, dan penjarahan.
Aktivis Papua, minoritas agama, dan masyarakat adat juga menghadapi intimidasi. HRW menegaskan, "Hak sipil dan kebebasan minoritas sedang terancam."
Selain itu, KUHP dan KUHAP baru yang mulai berlaku pada 2026 mengkriminalisasi semua hubungan seksual di luar nikah dan memperkuat penerapan aturan Syariah lokal, yang mengancam hak-hak perempuan dan kelompok LGBT.
Dampak pembangunan juga terasa di Papua, dengan proyek perkebunan kelapa sawit, pertambangan nikel, dan proyek "food estate" yang memicu penggusuran paksa dan deforestasi.
Seorang pemimpin adat Malind di Merauke menggambarkan situasi ini dengan gamblang: "Bulldozer selalu dijaga oleh tentara bersenjata semi-otomatis."
Laporan HRW menekankan bahwa meski pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dijanjikan, hak-hak masyarakat adat, minoritas, dan warga sipil tetap berada di bawah ancaman serius jika praktik militerisasi dan kriminalisasi hukum baru terus berlanjut.
Apa yang diprediksi HRW untuk 2026?Bolopion memprediksi bahwa meskipun perkembangan di 2026 kemungkinan paling terasa di Amerika Serikat, dampaknya akan dirasakan secara global.
"Menghentikan gelombang otoriter dan membela hak asasi manusia adalah tantangan lintas generasi," kata Bolopion.
"Perlawanan akan membutuhkan reaksi yang tegas, strategis, dan terkoordinasi dari pemilih, masyarakat sipil, institusi multilateral, dan pemerintah yang menghormati hak di seluruh dunia."
HRW menyerukan "aliansi global baru untuk mendukung hak asasi manusia internasional dalam tatanan berbasis aturan."
Pengawas hak asasi manusia itu menyarankan bahwa Uni Eropa, termasuk Jerman, dapat memimpin kelompok semacam ini, bersama dengan demokrasi lain seperti Australia, Brasil, Kanada, Jepang, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Inggris.
"Secara individual, negara-negara ini mungkin mudah kewalahan oleh pengaruh global AS dan Cina, tetapi bersama-sama, mereka bisa menjadi kekuatan politik yang kuat dan blok ekonomi yang substansial," kata Bolopion.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rahka Susanto
Editor: Rizki Nugraha
width="1" height="1" />
(nvc/nvc)
