MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, serta pihak Bea Cukai di Jakarta. Penangkapan ini kembali menyoroti dugaan praktik korupsi di dua instansi strategis tersebut.
Menyikapi hal itu, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pembenahan menyeluruh di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
“OTT itu kalau bahkan dilakukan di semua perwakilan Pajak dan Bea Cukai, potensi dapat itu ada, karena memang dugaan korupsi terlalu banyak,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Kamis (5/2).
Baca juga:
OTT KPK di Banjarmasin Terkait Restitusi Pajak
Bea Cukai dan Pajak Sedang Tidak Baik-Baik SajaBoyamin menilai kondisi Bea Cukai dan Pajak saat ini belum menunjukkan perbaikan signifikan. Ia mengungkapkan pengalamannya melaporkan sejumlah kasus penyelundupan, mulai dari kendaraan hingga barang-barang mewah.
“Itu menunjukkan memang Bea Cukai dan Pajak sedang tidak baik-baik saja. Dugaan saya, pembenahan belum mampu dilakukan secara tuntas, sehingga kenakalan-kenakalan dan penyelundupan masih banyak terjadi,” ujarnya.
Baca juga:
KPK Kembali Bersihkan Kantor Pajak, OTT di Banjarmasin
Jangan Sebatas Pembenahan AdministrasiMenurut Boyamin, wacana Menteri Keuangan Purbaya untuk mencopot seluruh pimpinan di kedua instansi tersebut menjadi relevan. Ia menilai langkah tegas diperlukan agar pembenahan tidak hanya berhenti pada tataran administratif.
“Pembenahan saja tidak cukup. Harus ada penindakan. Saya mendukung KPK melakukan OTT di Ditjen Pajak dan Bea Cukai,” katanya.
Boyamin menekankan bahwa penindakan hukum penting untuk menimbulkan efek jera. “Kalau OTT diseringkan, akan ada rasa takut dan dorongan untuk berbenah,” tandasnya. (Pon)
