Pantau - Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, meminta Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk mengevaluasi konstruksi jalan agar tahan terhadap genangan dan tidak mudah rusak setiap kali banjir melanda Ibu Kota.
“Jika setiap banjir jalan kembali rusak, ini patut menjadi evaluasi serius,” tegas Kenneth dalam Rapat Komisi C DPRD DKI, Selasa (3/2/2026).
Ribuan Titik Jalan Rusak Pascahujan, Penjaringan Paling TerdampakKenneth menyebut bahwa setelah hujan ekstrem mengguyur Jakarta, ribuan titik jalan mengalami kerusakan parah.
Hingga awal Februari 2026, sebanyak 8.528 titik jalan telah ditangani secara sementara, namun ia menilai langkah darurat ini tidak cukup menjawab persoalan mendasar.
Wilayah terdampak paling parah berada di Penjaringan, Jakarta Utara, khususnya di Jalan Gedong Panjang dan Mitra Bahari, serta sejumlah titik di Jakarta Barat.
Ia menyoroti kondisi jalan yang berlubang, ambles, dan terkelupas, yang tidak hanya mengganggu kenyamanan berkendara, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Jalan merupakan infrastruktur dasar yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan publik. Ketika kondisinya rusak dan tidak segera ditangani, dampaknya sangat luas, mulai dari kemacetan, meningkatnya risiko kecelakaan, hingga naiknya biaya transportasi masyarakat,” jelasnya.
Banjir Bukan Alasan Mutlak, Solusi Permanen Harus DipercepatKenneth mengakui bahwa banjir merupakan salah satu penyebab utama kerusakan jalan. Namun, menurutnya, banjir bukan fenomena baru bagi Jakarta dan seharusnya bisa diantisipasi.
Ia menekankan pentingnya perencanaan konstruksi jalan yang tahan genangan, sistem drainase yang optimal, dan pemeliharaan yang konsisten sebagai upaya jangka panjang.
“Perbaikan darurat memang perlu untuk mencegah kecelakaan, tetapi solusi permanen harus menjadi fokus utama. Jangan sampai setiap tahun kita hanya melakukan tambal sulam tanpa perbaikan yang berkelanjutan,” katanya.
Kenneth juga mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam proyek perbaikan jalan dan berkomitmen untuk mengawasi pelaksanaannya secara ketat.
Penanganan Jalan Harus Terintegrasi dengan Pengendalian BanjirMenurut Kenneth, penanganan jalan yang rusak tidak bisa berdiri sendiri dan harus menjadi bagian dari strategi terpadu pengendalian banjir, meliputi:
- Normalisasi dan naturalisasi sungai
- Perbaikan sistem drainase
- Pengendalian tata ruang
- Penegakan aturan alih fungsi lahan
“Tanpa penanganan banjir yang serius dan berkelanjutan, perbaikan jalan akan terus mengulang siklus kerusakan yang sama. Saya berkomitmen untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat dan mendorong kebijakan yang berpihak pada keselamatan serta kenyamanan warga,” pungkasnya.
Ia berharap Pemprov DKI Jakarta dapat bekerja secara responsif, terencana, dan profesional untuk menciptakan infrastruktur jalan yang aman, tahan lama, dan layak bagi seluruh warga Jakarta.
