Kementerian Transmigrasi Usung Dua Program Baru, Revitalisasi dan Transformasi

JAKARTA DISWAY.ID-- Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan bahwa ada dua program baru pada tahun 2026. 

Adpun dua program itu. Yakni, revitalisasi dan transformasi. Dimana,  program tersebut berdasarkan hasil riset 400 tim Ekspedisi Patriot di seluruh kawasan transmigrasi.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Strategis Program Transformasi Transmigrasi Tahun 2026, di Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis 5 Febuari 2026.

BACA JUGA:Indonesia Bayar Iuran Rp16,9 Triliun ke Board of Peace Jadi Polemik, Ini Kata Hasan Wirajuda

"Revitalisasi berfokus pada infrastruktur dasar, sedangkan transformasi berfokus pada penciptaan pertumbuhan ekonomi," paparnya dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, revitalisasi guna masyarakat dapat merasakan manfaat. Sementara transformasi untuk keberlanjutan pembangunan.

Adapun target pada tahun ini. Kementrans akan menerbitkan 11.288 SHM di 61 lokasi transmigrasi serta inventarisasi HPL transmigrasi seluas 217.043,26 hektare di 50 lokasi pada 13 provinsi. 

Sementara itu, lanjut Dia, untuk kawasan hutan, terdapat 19 lokasi transmigrasi yang sudah disepakati bersama Kementerian Kehutanan untuk dilepaskan dan diusulkan penerbitan SHM.

Meski demikian, Iftitah menegaskan, dalam lahan transmigrasi tetap memprioritaskan warga lokal dengan program trans lokal.

BACA JUGA:Cak Imin Minta Warga Terbuka Soal Beban Ekonomi Usai 'Tragedi Pulpen' Siswa SD di NTT

"Tetap menjadi jantung pemberdayaan masyarakat setempat," tegasnya.

Sedangkan untuk program transformasi mengutamakan SDM unggul guna menjalankan roda ekonomi yang baik.

"Tanpa SDM unggul pertumbuhan ekonomi di kawasan akan jalan di tempat atau looping," ucapnya.

Sebelumnya konsep banjir ilmu pengetahuan di kawasan transmigrasi melalui program Transmigrasi Patriot juga sudah dijalankan pada tahun 2025. Dimana, dalam program ini, Kementrans menurunkan ribuan akademisi dan ahli untuk turun langsung di kawasan transmigrasi.

"Ini cara negara memastikan ilmu pengetahuan hadir di lapangan, bekerja bersama rakyat, dan menghasilkan nilai ekonomi nyata," pungkasnya.