Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kelanjutan program pemerataan akses energibagi masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) pada 2026. Pemerintah melanjutkan program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk memperluas jangkauan layanan kelistrikan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperluas akses energi sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat.
Baca Juga: Investasi ESDM 2025 Hanya US$ 31,7 Miliar, Sektor Listrik Jadi Titik Koreksi
“Kebijakan strategis lainnya yang berpihak kepada rakyat atau kepada masyarakat diperkuat melalui program Listrik Desa dan juga Bantuan Pasang Baru atau BPBL untuk memperluas akses energi di wilayah 3T,” ujar Tri Winarno dalam acara Energy Outlook di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Pada 2025, program pemerataan listrik tersebut telah menjangkau 1.516 lokasi. Memasuki 2026, pemerintah akan meningkatkan cakupan dengan target penambahan pelanggan yang lebih terukur.
“Program ini akan berlanjut pada tahun 2026, di mana akan terjadi penambahan 22.179 pelanggan di 372 lokasi melalui Lisdes, serta target sementara minimal 250.000 rumah tangga sebagai penerima BPBL,” kata Tri.
Baca Juga: Penjualan Listrik PLN Naik 3,75% di 2025
Menurut dia, penguatan program Lisdes dan BPBL menjadi bagian dari dukungan sektor ESDM terhadap agenda pembangunan nasional. Perluasan akses listrik di wilayah 3T diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong aktivitas ekonomi di daerah.
Kementerian ESDM menyatakan, kebijakan tersebut sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat kemandirian energi nasional dan memastikan manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam dapat dirasakan secara merata hingga ke pelosok desa.
