Dewan Pers Bahas Keberlanjutan Media di Tengah Era Digital, Libatkan Petinggi Media hingga Akademisi

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pers mengatakan keberlanjutan industri media nasional tidak lagi semata ditentukan oleh kemampuan beradaptasi secara teknologi, tetapi juga berkaitan dengan konsistensi untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik di tengah disrupsi digital yang semakin masif.

Hal ini menjadi fokus utama Workshop Awal Tahun 2026 Dewan Pers bertajuk ‘Memandang Masa Depan Media: Sinergi Bisnis,Tren Periklanan, dan Integritas di Era Hiper-Konektivitas’ yang mempertemukan petinggi media, pemerintah, dan akademisi.

“Pers itu cermin yang memantulkan apa yang terjadi di pemerintah dan masyarakat. Tetapi di era digital, pola ini berubah drastis. Muncul pertanyaan yang sangat serius kepada siapa publik harus percaya?” kata Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat di Hall Dewan Pers, Kamis (5/2/2026).

Ia menekankan bahwa kepercayaan publik tidak seharusnya ditumpukan sepenuhnya kepada pers, melainkan dibangun dalam relasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, dengan pers berfungsi sebagai medium profesional yang menjembatani keduanya.

“Trust itu sesungguhnya bukan pada pers, tetapi antara pemerintah dan masyarakat. Pers hanya medium. Selama ia bekerja objektif, profesional, dan beretika, maka realitas yang dipantulkan akan membangun kepercayaan,” katanya.

Komaruddin juga menyoroti tantangan ketika pers tidak hanya berhadapan dengan tekanan bisnis, tetapi juga dengan kepentingan politik dan agenda tertentu yang memanfaatkan media sebagai alat. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menggerus peran pers sebagai pilar demokrasi.

“Ketika pers menjadi instrumen bisnis dan bahkan medium ambisi politik, dominasi jurnalistik bisa tergeser oleh buzzer dan propaganda. Ini tantangan serius bagi keberlanjutan pers,” ujarnya.

Oleh karenanya, Dewan Pers mendorong insan media untuk merumuskan peta jalan bersama dengan prinsip mempertahankan nilai-nilai jurnalistik yang masih relevan, meninggalkan praktik yang merusak, dan menciptakan pendekatan baru yang sesuai dengan era digital.

Dari sisi pemerintah, Direktur Jenderal (Dirjen) Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya, menilai keberlanjutan media tidak bisa dilepaskan dari perubahan ekosistem informasi yang sangat cepat dan berbasis algoritma.

“Hari ini kecepatan sering lebih dihargai daripada ketepatan. Viral kerap lebih menarik dibandingkan verifikasi. Dalam situasi ini, media menghadapi dilema nyata antara bertahan secara bisnis atau tetap memegang kompas integritas,” kata Fifi.

Ia bilang bahwa integritas jurnalistik bukan berarti menolak teknologi, melainkan kemampuan mengambil keputusan yang tepat di tengah tekanan kecepatan dan persaingan.

“Integritas itu berarti tahu kapan harus bergerak cepat dan kapan harus berhenti sejenak untuk memastikan kebenaran. Batas antara kepentingan editorial dan komersial memang tidak nyaman, tapi justru di sanalah kepercayaan publik dibangun,” ujarnya.

Menurut Fifi, kepercayaan publik juga memiliki nilai ekonomi jangka panjang. Media yang dipercaya akan memiliki audiens yang lebih loyal, reputasi yang lebih kuat, dan posisi tawar yang lebih baik di hadapan pengiklan maupun platform.

“Pers yang berkelanjutan dan berintegritas bukan hanya kepentingan industri, tetapi fondasi penting bagi demokrasi. Karena itu, negara hadir melalui regulasi dan kemitraan untuk menjaga ekosistem media yang sehat dan berkeadilan,” katanya.