Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) mengungkapkan alasan pengunduran diri Kartini Sjahrir sebagai Komisaris Independen dan Marlo Budiman sebagai Presiden Direktur perseroan.
Sekretaris Perusahaan LPKR Ratih Safitri menyebutkan bahwa pengunduran diri Kartini Sjahrir dari jabatan komisaris independen perseroan karena diangkat sebagai duta besar Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang dan Federasi Mikronesia.
Sedangkan pengunduran Marlo Budiman dari kursi presiden direktur perseroan merupakan keputusan pribadi.
"Pengunduran diri tersebut telah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bursa," tulis Ratih lewat keterbukaan informasi, dikutip Kamis (5/2/2026).
Adapun, surat pengunduran diri telah diterima manajemen LPKR pada 30 Januari 2026. Selanjutnya, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait dengan pengunduran diri tersebut akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ratih menegaskan seluruh fungsi pengawasan maupun operasional LPKR selama periode transisi sampai dengan penunjukan Komisaris Independen dan Presiden Direktur yang baru pada RUPS yang akan datang tetap berjalan secara normal.
Adapun, aksi kompak pengunduran diri Kartini dan Marlo dilakukan di tengah geliat Grup Lippo menggarap proyek rumah susun (rusun) subsidi di Kawasan Meikarta. Rencananya rusun tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektare (ha).
Sekretariat Perusahaan Lippo Cikarang Peter Adrian mengatakan perseroan telah menerima surat pengunduran diri Marlo Budiman dari jabatannya sebagai Presiden Direktur perseroan pada 30 Januari 2026.
Merujuk laman resmi perseroan, Marlo menjabat sebagai Presiden Direktur LPCK berdasarkan keputusan RUPS Tahunan pada 21 Mei 2025 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada 2026.
Proyek Rusun Subsidi di Kawasan MeikartaDiberitakan Bisnis sebelumnya, Head of Project Management LPKR Fritz Atmodjo menjelaskan bahwa pengembangan rusun subsidi tersebut akan dibangun di 3 area berbeda dengan masing-masing luas lahan tiap kawasan seluas 10 ha.
“Satu tower akan terdiri 2.600 unit, di dalam lahan 10 hektare ini,” kata Fritz dalam agenda Land Clearing Rumah Susun Subsidi Untuk Rakyat, di Meikarta, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).
Berdasarkan rencananya, LPKR bakal membangun 18 tower di setiap kawasan. Artinya, LPKR bakal membangun 54 tower rusun subsidi dengan total unit mencapai 141.000 unit di atas lahan 30 Ha.
Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
