Grid.ID - Menkeu Purbaya Yudhi akan rotasi sebanyak lima puluh pegawai pajak. Sang menteri beri respons soal OTT KPK (Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menyasar anak buahnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya akan merombak pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Jumat (6/2/2026). Jumlah ini menyusut dari yang sebelumnya dikabarkan sebanyak 70 pegawai.
Tujuan dari adanya rotasi ini adalah sebagai bentuk reformasi untuk meningkatkan kinerja perpajakan. Namun rotasinya akan dilakukan secara bertahap.
"(Rotasi) Hari Jumat pajak," ujar Purbaya, dikutip dari Tribunnews.
"Mungkin angka yang baru masuk baru 50 sekarang, 50 dulu deh sekarang. Hari Jumat ini, nanti habis itu ada susulannya di bawahnya," tambahnya.
Kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari bentuk pengetatan disiplin fiskal dan penataan ulang aparat penerimaan negara. Oleh karenanya, Purbaya menindak tegas pegawai-pegawai yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar agar menimbulkan efek jera.
"Saya perbaiki ekonomi dengan sungguh-sungguh. Perbaikan fondasi perekonomian betul-betul dilakukan dan betul-betul sedang terjadi," jelas Purbaya.
Respons Menkeu Purbaya soal OTT KPK yang Menyeret Anak Buahnya
Purbaya Yudhi memberikan tanggapan terkait dengan OTT KPK yang menyasar pegawai pajak dan bea cukai pada Rabu (4/2/2026). Diketahui KPK telah melakukan OTT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin.
Menurutnya, OTT KPK yang menyasar para anak buahnya bisa menjadi shock terapy bagi para pegawai. Pun ia tidak terpukul melihat kejadian tersebut.
"Kenapa terpukul? Kan itu merupakan justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki Pajak dan Bea Cukai sekaligus. Kemarin kan Bea Cukai sudah saya obrak-abrik. Kan yang dapat yang di pinggir kan, sudah terdeteksi memang sebelum-sebelumnya. Memang ada sesuatu yang aneh di situ," ujar Purbaya, dikutip dari Kompas.com.
Kini Menkeu Purbaya Yudhi akan rotasi sebanyak lima puluh pegawai pajak. Sang menteri juga memberikan respons soal OTT KPK yang menyasar anak buahnya.
Ia mengatakan akan memberi pendampingan hukum kepada pegawai dari dua institusi yang terjaring OTT. Meskipun begitu, Purbaya menegaskan bahwa ia tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang berjalan.
"Jadi saya akan bantu, tapi saya akan biarkan proses hukum berjalan seadil-adilnya. Kalau salah ya bersalah, tapi kalau tidak ya jangan di-abuse gitu kira-kira. Tapi kita tidak akan intervensi hukum," ujarnya. (*)
Artikel Asli
