tvOnenews.com - Skema Public Service Obligation (PSO) untuk transportasi udara dinilai semakin mendesak diterapkan guna menjamin keterjangkauan harga tiket dan menjaga konektivitas nasional, khususnya bagi wilayah kepulauan, terpencil, terluar, dan perbatasan. Pemerintah juga didorong untuk memangkas berbagai komponen biaya penerbangan yang selama ini membebani maskapai dan masyarakat.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Teguh Iswara Suardi, mengatakan skema PSO sangat memungkinkan dan relevan diterapkan pada moda transportasi udara. Selama ini, PSO terbukti efektif di sektor perkeretaapian dan angkutan perintis untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan.
“Penerapan PSO di transportasi udara merupakan langkah strategis untuk menjamin keadilan akses. PSO dapat memastikan masyarakat di berbagai wilayah tetap terhubung dengan harga terjangkau, menjaga keberlangsungan rute-rute yang secara komersial kurang menguntungkan, serta membantu maskapai tetap dapat beroperasi,” ujar Teguh.
Menurutnya, jika dikelola secara tepat, transparan, dan tepat sasaran, PSO mampu menghidupkan kembali industri penerbangan nasional, meningkatkan load factor, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan antar wilayah. Terkait kebijakan stimulus pemerintah untuk menekan harga tiket pesawat menjelang Lebaran 2026, Teguh menilai langkah tersebut sudah tepat sebagai solusi jangka pendek. Momentum Lebaran merupakan periode mobilitas tertinggi masyarakat sehingga keterjangkauan harga tiket menjadi faktor krusial.
“Kami menyambut baik stimulus penurunan harga tiket pesawat menjelang Lebaran 2026. Ini menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga konektivitas nasional,” katanya.
Namun demikian, Komisi V DPR menilai kebijakan tersebut belum cukup jika hanya bersifat temporer. Pemerintah didorong menyiapkan solusi permanen dan berkelanjutan melalui reformasi struktur biaya penerbangan secara menyeluruh.
Beberapa langkah yang dinilai perlu dilakukan antara lain efisiensi biaya operasional maskapai, peninjauan harga avtur, pajak, dan airport charges, peningkatan persaingan sehat antar maskapai, penguatan armada nasional serta peremajaan pesawat, hingga optimalisasi manajemen bandara agar biaya logistik udara dapat ditekan.
“Pendekatannya tidak boleh hanya subsidi sesaat, tetapi reformasi struktur biaya penerbangan secara menyeluruh agar harga tiket stabil dan terjangkau sepanjang tahun, bukan hanya saat musim mudik,” tegas Teguh.
