Narasi Indonesia Emas 2045 dan bonus demografi telah menjadi sebuah mantra. Pada sisi yang berbeda, Uang Kuliah Tunggal (UKT) terus melambung tinggi, solusi pragmatis yang terbilang ironis diajukan: pinjaman online (pinjol) atau student loan.
Fenomena ini bukan sekadar masalah teknis pembayaran, melainkan juga sebagai penanda dari pergeseran filosofis yang berbahaya dalam memandang pendidikan. Kita sedang menyaksikan transformasi pendidikan: dari hak publik menjadi komoditas pasar.
Dalam kacamata ekonomi klasik, pendidikan memang dilihat sebagai investasi. Teori human capital yang dipopulerkan oleh Gary Becker (1964) mengasumsikan bahwa pendidikan meningkatkan produktivitas seseorang, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan.
Masalahnya, logika Becker ini menghadapi jalan buntu. Besaran nilai UKT untuk membiayai pendidikan seolah kelas dunia, tetapi giliran masuk ke pasar kerja, standar gajinya minimal.
Berbagai survei gaji menunjukkan stagnasi upah riil lulusan baru (fresh graduate) dalam beberapa tahun terakhir, sementara inflasi biaya pendidikan meroket jauh di atas inflasi ekonomi.
Teori Becker mengabaikan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi. Kita sedang mengalami apa yang disebut Dani Rodrik sebagai deindustrialisasi prematur. Sektor manufaktur—yang dulu menyerap banyak tenaga kerja—kini menyusut dan digantikan oleh otomatisasi serta efisiensi teknologi.
Konsekuensinya, sejalan dengan prediksi Randall Collins dalam The Credential Society (1979): inflasi kredensial. Ketika pasar kerja menyempit, sementara pabrik sarjana terus berproduksi, nilai ijazah pun terdevaluasi.
Gelar sarjana yang dulu elite kini menjadi standar minimum yang tidak relevan dengan pekerjaannya. Kita melihat sarjana teknik berebut menjadi admin media sosial, atau lulusan hukum yang berakhir menjadi kurir logistik.
Solusi dari skema utang (student loan) disebut sosiolog Jacob Hacker sebagai privatisasi risiko. Negara menarik diri dari tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dan membebankan ketidakpastian ekonomi sepenuhnya ke pundak individu.
Kita sedang berada dalam situasi simalakama sosiologis. Mahasiswa dipaksa membayar mahal untuk sebuah tiket (ijazah) yang daya tawarnya justru sedang terjun bebas di bursa kerja.
Kampus yang RabunDi tengah badai disrupsi, institusi pendidikan tinggi justru tampak gagap, bahkan terkesan oportunis. Sebagaimana Sheila Slaughter dan Larry L. Leslie dalam Academic Capitalism (1997) katakan, kampus telah bertransformasi menjadi entitas korporasi yang lebih sibuk mencari profit ketimbang membaca peta zaman.
Dengan demikian, perguruan tinggi gagal memprediksi peluang kerja masa depan. Kurikulum berjalan lambat, mengajarkan keahlian yang kurang selaras zaman, dan terus menerus membuka berbagai jurusan yang telah jenuh untuk menampung kuantitas besar mahasiswa.
Hal tersebut seolah membuat kampus menjadi ruang tunggu yang mahal untuk masuk ke dunia industri. Mahasiswa terbuai dengan janji kompetensi, padahal mereka sedang dipersiapkan untuk memasuki pasar kerja yang mungkin sudah tidak ada saat mereka wisuda.
Manusia yang TerbelengguJika kebijakan seperti ini diteruskan, alih-alih menjadi eskalator sosial yang mengangkat derajat, pendidikan justru akan menjadi tembok tebal yang melanggengkan ketimpangan.
Berdasarkan Pierre Bourdieu (1986), dalam analisisnya disampaikan bahwa pendidikan adalah mekanisme utama dalam reproduksi status sosial. Bila skema utang itu dinormalisasi, kita menciptakan dua jalur takdir yang berbeda bagi golongan sarjana kita.
Sarjana dari kelompok kaya akan siap berinvestasi dan mengambil risiko bisnis. Sementara itu, lulusan dari keluarga kurang mampu akan memakai gaji pertamanya untuk membayar utang masa lalu.
Pada akhirnya akan ada siklus melelahkan yang kembali ke titik nol, sebagai fenomena "The Educated Poor"—kaum terpelajar yang tetap miskin secara struktural.
Lebih dalam lagi, persoalan ini menyentuh aspek filosofis tentang kebebasan manusia. Maurizio Lazzarato dalam bukunya The Making of the Indebted Man (2011) menawarkan perspektif yang mengerikan: utang bukan sekadar angka ekonomi, melainkan juga teknik tata kelola manusia (technique of governance).
Pada argumentasinya, Lazzarato menyebut bahwa hubungan kreditur-debitur adalah hubungan kekuasaan yang asimetris. Mahasiswa yang lulus dengan membawa beban utang cenderung kehilangan otonomi dirinya.
Rasa takut akan gagal bayar membuat mereka menjadi angkatan kerja yang penurut, takut bersuara kritis, enggan memperjuangkan hak pekerja, dan rela dibayar murah, asal cicilan lancar.
Pendidikan sejatinya bertujuan untuk memanusiakan manusia. Maka dari itu, membelenggu leher mahasiswa dengan rantai utang sejak muda adalah bentuk dehumanisasi yang paling halus. Kita merampas hak mereka untuk bermimpi dan mengambil risiko, memaksa mereka hidup dalam kecemasan finansial yang kronis.
Lahirnya Kaum Prekariat TerpelajarKegagalan sinkronisasi antara pendidikan dan industrialisasi ini melahirkan kelas sosial baru yang disebut "Guy Standing" (2011) sebagai "The Precariat". Lapisan ini adalah kelas pekerja dengan kondisi hidup tidak menentu, tanpa jaminan karier, dan rentan secara ekonomi. Bedanya, di Indonesia, barisan prekariat ini kini boleh diisi oleh mereka yang bertoga.
Kondisi ini diperparah dengan jeratan utang pendidikan. Sebagaimana Lazzarato mengingatkan bahwa utang adalah alat kontrol yang ampuh, mahasiswa yang lulus dengan beban utang di tengah pasar kerja yang sempit tidak memiliki posisi tawar (bargaining power).
Jebakan utang menghilangkan kebebasan eksistensial. Lebih jauh lagi, beban utang kredit yang besar menjinakkan daya kritis kaum intelektual dan mengubah calon pemimpin masa depan menjadi sekadar "sekrup-sekrup penurut" dalam mesin ekonomi yang eksploitatif.
Berkalang SolusiPemerintah tidak bisa lagi cuci tangan dengan sekadar menyuruh rakyat berutang. Masalah pendidikan tinggi tidak bisa diselesaikan dengan pinjaman mahasiswa, tetapi harus dibenahi di hulu pada struktur ekonomi dan infrastruktur pendidikan.
Hal tersebut termasuk: Pertama, reorientasi pendidikan tinggi. Kampus harus berhenti berjualan mimpi. Perombakan kurikulum yang radikal sesuai proyeksi kebutuhan masa depan adalah kemutlakan.
Kedua, intervensi pasar tenaga kerja. Negara harus memikirkan ulang model industrialisasi yang mampu menyerap bonus demografi, bukan sekadar mengejar pertumbuhan angka makroekonomi yang padat modal, tapi minim lapangan kerja.
Jangan sampai kita memanen bencana demografi: Generasi muda yang terdidik, tetapi menganggur, terampil, tetapi tidak terserap bekerja, dan memiliki aspirasi tinggi, tetapi tercekik utang adalah resep sempurna untuk ledakan frustrasi sosial di masa depan.
