Otoritas militer Thailand membongkar kantor penipuan tersebut, sementara Kepolisian Federal Australia kini menjalin kerja sama dengan otoritas Thailand
EtIndonesia. Otoritas militer Thailand telah mengungkap sejumlah fasilitas polisi palsu—yang digunakan sebagai bagian dari jaringan penipuan berskala luas—yang meniru lembaga penegak hukum dari Australia, Indonesia, Singapura, dan Tiongkok.
Kantor-kantor yang dirancang secara rumit itu—ditemukan di dekat perbatasan Kamboja—dilengkapi dengan bendera nasional negara-negara terkait, lambang lembaga, serta seragam resmi.
Sebuah kantor palsu yang mengatasnamakan Kepolisian Federal Australia (Australian Federal Police/AFP) juga ditemukan. Menanggapi hal ini, seorang juru bicara AFP mengatakan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan otoritas Thailand sebagai bagian dari Operasi Firestorm.
Operasi tahun 2024 tersebut dibentuk oleh AFP untuk menargetkan penjahat siber dan agen perdagangan manusia di Asia Tenggara dan Eropa Timur.
“Kami masih berada pada tahap awal dalam berbagi informasi dan analisis ini, namun kami meyakini bahwa warga Australia menjadi sasaran para pelaku kejahatan yang menggunakan fasilitas tersebut,” ujar juru bicara AFP.
“Petugas AFP di Kamboja terus bekerja sama dengan otoritas setempat, termasuk Kepolisian Nasional Kamboja, terkait pusat-pusat penipuan yang menargetkan warga Australia.
“Melalui Operasi Firestorm, Pusat Koordinasi Kejahatan Siber Kepolisian Gabungan (Joint Policing Cybercrime Coordination Centre/JPC3) yang dipimpin AFP akan terus mengidentifikasi, mengganggu, dan memberi peringatan kepada para korban sindikat kejahatan siber terorganisasi lintas negara yang terlibat dalam penipuan.”
Sebagian penipuan tersebut melibatkan pelaku yang berpura-pura bekerja untuk AFP dan lembaga penegak hukum lainnya—dengan pengaturan fisik yang sangat meyakinkan—untuk menipu korban agar mengirimkan uang.
Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap “petugas” AFP palsu yang mungkin menghubungi mereka melalui email atau telepon.
Para penipu juga terkadang melakukan panggilan video dari kantor atau kantor polisi palsu yang ditata menyerupai fasilitas resmi untuk menciptakan kesan sah.
“AFP tidak akan pernah menghubungi Anda melalui panggilan video, meminta uang, menuntut tindakan melalui telepon, atau meminta Anda memverifikasi data pribadi maupun perbankan,” tegas juru bicara tersebut.
Siapa pun yang dihubungi oleh seseorang yang mengaku sebagai AFP diminta untuk segera menghentikan seluruh komunikasi, dan jika ragu, segera menutup panggilan serta menghubungi otoritas yang sebenarnya.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak pernah mentransfer dana atau memberikan informasi keuangan maupun perbankan, serta segera menghubungi bank mereka jika terlanjur melakukannya.
Insiden yang melibatkan warga Australia dapat dilaporkan kepada kepolisian melalui situs www.cyber.gov.au.
“AFP bekerja secara kolaboratif dengan mitra pemerintah dan industri sebagai bagian dari respons terkoordinasi terhadap penipuan,” kata juru bicara tersebut.
Menurut ScamWatch, modus semacam ini dikenal sebagai “penipuan ancaman” (threat scams), di mana pelaku kejahatan berpura-pura berasal dari organisasi tepercaya untuk mengklaim bahwa seseorang harus mengirimkan uang.
Uang tersebut biasanya diminta dengan dalih bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi jika korban tidak membayar, seperti penangkapan, deportasi, atau ancaman kekerasan fisik.
Pengungkapan ini terjadi di tengah upaya otoritas Kamboja menangani dampak dari dakwaan Amerika Serikat terhadap Chen Zhi, yang memimpin skema penipuan daring dan pencucian uang bernilai miliaran dolar melalui perusahaan Prince Holding Group yang berkantor pusat di ibu kota Phnom Penh.
Chen diekstradisi ke Tiongkok pada 8 Januari dan diketahui memiliki keterkaitan dengan pejabat tinggi Partai Komunis Tiongkok.

:strip_icc()/kly-media-production/medias/5494584/original/084686600_1770298866-WhatsApp_Image_2026-02-05_at_20.28.36.jpeg)



