Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Pemerintah memastikan tidak akan menempatkan pekerja migran Indonesia (PMI) ke negara-negara yang berisiko, termasuk Kamboja yang tidak masuk dalam daftar negara penempatan resmi. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI), Christina Aryani.
"Kamboja bukan negara penempatan. Pemerintah tidak menempatkan pekerja migran ke sana," kata Christina dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Kamis, 5 Februari 2026.
Christina menjelaskan, pemilihan negara tujuan penempatan PMI dilakukan secara ketat dan berbasis pemetaan risiko. Kementerian P2MI hanya mengirim pekerja migran ke negara-negara yang memiliki kebutuhan tenaga kerja yang jelas serta sistem hukum ketenagakerjaan yang memadai.
"Negara tujuan penempatan harus memiliki regulasi ketenagakerjaan yang baik, atau kerja sama resmi dengan Indonesia melalui MoU, dan pastinya sistem pelindungan seperti asuransi atau jaminan sosial bagi pekerja migran," ujarnya.
Menurut Christina, pemerintah tidak mungkin menempatkan PMI, terutama melalui program resmi, ke negara yang berpotensi membahayakan keselamatan dan hak-hak pekerja.
"Tidak mungkin pemerintah mengirim pekerja migrannya ke negara yang berisiko. Prinsip utama adalah pelindungan," tegasnya.
Kemudian ia menambahkan, seluruh kebijakan penempatan PMI selalu mengedepankan aspek keamanan, legalitas, dan keberlanjutan kerja. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pekerja migran Indonesia dapat bekerja secara aman, prosedural, dan bermartabat.
"Kami ingin memastikan setiap pekerja migran yang berangkat ke luar negeri benar-benar terlindungi, memiliki kepastian kerja, dan mendapatkan hak-haknya," ucapnya.
Adapun terkait peluang penempatan, Christina menyebutkan saat ini terdapat berbagai negara tujuan, mulai dari Malaysia, kawasan Timur Tengah, Jepang, Korea Selatan, hingga negara-negara di Eropa Timur.
"Salah satu peluang besar datang dari Turki, yang tahun ini diperkirakan membutuhkan hingga 40 ribu pekerja, terutama di sektor hospitality," jelasnya.
Editor: Redaksi TVRINews
