Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan tantangan utama dalam pembangunan 66 RSUD di daerah terpencil yang menjadi salah satu program Quick Win Presiden Prabowo Subianto.
Tantangan itu bukan terletak pada infrastruktur maupun alat kesehatan, melainkan pemenuhan sumber daya manusia (SDM) tenaga medis. Dari total 66 rumah sakit tersebut, baru 30 yang memenuhi standar.
“Jadi pertama mengenai orangnya. Memang orangnya nggak semua lengkap. Itu masalah utama kita sebenarnya bukan di alat. Kalau catatan saya nih dari jumlah SDM yang ada, baru 30 rumah sakit yang memenuhi standar SDM. Jadi kita kan butuhnya tujuh dokter spesialis tuh, dasar ya. Nah itu baru 30 dari 66 ini yang memenuhi,” kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Kamis (5/2).
Ia menjelaskan, standar minimal SDM di rumah sakit tersebut mencakup tujuh dokter spesialis dasar, yakni spesialis anak, obstetri dan ginekologi (obgyn), bedah, anestesi, radiologi, patologi klinik, dan penyakit dalam. Namun, hingga kini belum seluruh rumah sakit memiliki formasi lengkap tersebut.
“Termasuk yang sekarang ada, yang sekarang udah selesai, itu belum memenuhi yang tujuh ini,” ujarnya.
Untuk mengatasi kekurangan SDM tersebut, Budi menyebut Kementerian Kesehatan menyiapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, pemerintah akan menugaskan dokter spesialis melalui program penugasan khusus.
“Cara cepatnya nanti ditugasin sama kita. Ya kita punya program namanya PGDS (Pendayagunaan Dokter Spesialis), bisa ditugasin orang-orang kalau mau di sana. Dibayar sama Ibu Yuli (Dirjen SDM Kemenkes Yuli Farianti) gajinya lebih gitu ya, supaya ditaruh di sana. Atau kalau enggak, kita bisa tugasin orang dari Kemenkes untuk ngisi dulu di sana ya,” kata Budi.
Sementara itu, untuk jangka panjang, pemerintah mendorong putra-putri daerah agar menjadi dokter spesialis dan mengabdi di wilayahnya melalui skema pendidikan berbasis rumah sakit.
“Jangka panjangnya yang lebih bener, kita pengin putra-putri asli daerah dari sana yang jadi dokter spesialis di sana. Karena pengalaman kalau diisi sama orang Jakarta, ya pasti pulang dia,” ujar Budi.
“Jadi kalau bisa, strategi pertama adalah yang bagus, putra-putri daerah udah jadi dokter umum di sana, kita fasilitasi untuk jadi spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis obgyn,” lanjutnya.
Ia menambahkan, program hospital based akan memprioritaskan dokter asal daerah yang belum memiliki spesialis tertentu.
“Jadi di sistem Hospital Based kita yang mendapatkan prioritas adalah putra-putri asli daerah yang ingin jadi dokter spesialis, yang belum ada spesialisnya di daerah tersebut, ya,” kata Budi.
Terkait fasilitas, pemerintah memastikan seluruh rumah sakit dibangun dengan prinsip ramah disabilitas. Budi menyebut fasilitas tersebut telah ia lihat langsung di lapangan.
“Yang jelas saya lihat ada tangganya apa, tangga yang mesti naik, ada juga tangga yang kayak apa ya, ramp gitu ya,” kata Budi.
“Saya ingat ada WC yang logonya disabilitas, karena saya mesti ngeprove tuh logo kan. Kalau WC disabilitas kan ukurannya lebih gede,” tambahnya.
Dari sisi layanan pembiayaan kesehatan, Budi menegaskan seluruh rumah sakit tersebut akan melayani pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan tanpa pengecualian.
“Jadi untuk ke-66 rumah sakit ini, dipastikan bahwa seluruhnya 100 persen melayani pasien BPJS ya, 100 persen melayani pasien BPJS. Enggak usah khawatir,” tegas Budi.
“Masyarakat yang memiliki BPJS malah akan mendapatkan fasilitas kamar yang enggak kalah dengan rumah sakit-rumah sakit swasta di kabupaten/kota menengah di Jawa lah, ya,” lanjutnya.
Selain itu, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya menyebut, rumah sakit juga dibangun dengan standar ketahanan gempa sebagai instalasi vital nasional.
“Dan itu nilai itu kita bisa tahan gempanya sampai 8 skala richter. Jadi memang betul-betul dibangun untuk (tahan gempa) tapi kalau lebih dari itu ya kita enggak tahu ya,” kata Azhar.
“Tapi standar gempa, kita ngikutin standar yang telah ditetapkan PU untuk instalasi vital. Nah ini Kementerian Kesehatan dalam hal ini rumah sakit itu termasuk instalasi vital yang punya standar keamanan tertentu termasuk gempa,” sambung dia.
Direktur Jenderal SDM Kemenkes, Yuli Farianti, memastikan SDM dari 66 RSUD itu akan terpenuhi. Nantinya, juga akan ada fasilitas untuk para dokter yang bertugas di sana.
“Kemudian akan ada perumahan untuk para dokter dan transportasi. Transportasinya bisa bermacam-macam ya, tergantung dari kemampuan dari Pemerintah Daerah masing-masing,” jelas Yuli.
Ia mengatakan, ada beberapa penanganan khusus untuk menangani SDM yang kurang. Di antaranya PGDS yang diberikan insentif, residen senior deploy, dan penugasan dari Rumah Sakit Pusat.
“Jadi insya Allah kita yakinkan yang pertama terlebih dahulu ada pengangkatan ASN di tempat masing-masing. Yang kedua dengan penugasan khusus,” tandasnya.
