Perpres MBG Wajibkan SPPG Serap UMKM, Sudah 24.000 Pelaku Terlibat

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat hingga awal Februari 2026, lebih dari 24.000 UMKM telah terlibat dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memasok dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan keterlibatan UMKM dalam MBG diperluas karena program tersebut membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha mikro.

Adapun, Kementerian UMKM menjalankan kolaborasi lintas sektor dengan 14 mitra, melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga BUMN.

“Kami berharap dengan inisiatif ini UMKM kita akan semakin banyak yang ikut melayani program makan bergizi gratis. Tahun ini kami akan dorong di delapan provinsi,” kata Riza dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang UMKM dan Kewirausahaan 2026 di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Kamis (5/2/2026).

Riza menjelaskan keterlibatan UMKM dalam program MBG telah dipersiapkan secara intens sejak awal peluncuran program. Bahkan, ungkap dia, tak lama setelah program berjalan, Menteri UMKM Maman Abdurrahman melakukan serangkaian pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Dari rangkaian tersebut, Kementerian UMKM membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus program MBG yang bertugas mengawal kebijakan hingga aspek regulasi, termasuk penyusunan Peraturan Presiden (Perpres).

“Di dalam Perpres itu diwajibkan agar SPPG menggunakan supplier-supplier dari usaha mikro kecil dan menengah. Saya kira ini satu peluang bagus untuk UMKM dan tentunya teman-teman koperasi yang mendapatkan akses pasar,” ujarnya.

Meski demikian, Riza mengakui masih terdapat SPPG yang belum menjadikan UMKM sebagai pemasok utama untuk kebutuhan MBG. Untuk itu, sejak tahun lalu Kementerian UMKM melakukan uji coba di lima provinsi melalui skema program SPPG Ramah UMKM.

Dia menjelaskan bahwa program tersebut diberikan kepada SPPG yang konsisten menyerap produk UMKM dengan tiga kriteria utama.

Pertama, minimal 65% belanja dapur berasal dari produk UMKM pada tahun lalu dan meningkat menjadi 85% pada tahun ini. Kedua, SPPG wajib memiliki sertifikat laik higienis. Ketiga, seluruh pekerja harus mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kalau ada SPPG yang memenuhi kriteria itu, mohon kami diinformasikan supaya kita bisa kolaborasi dan sekaligus juga memberikan insentif kepada mereka,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat. Kenaikan penerima MBG sejalan dengan bertambahnya SPPG yang kini mencapai 22.091 unit.

“SPPG sudah 22.091. Penerima manfaat sudah lebih dari 60 juta, lebih sedikit. 60 juta jadi sudah tembus angka 60 juta,” ujar Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai program MBG turut memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dia menyebut sekitar 32.000 tenaga kerja berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) telah melalui proses penugasan.

Selain itu, SPPG menyerap 924.424 tenaga kerja secara langsung. Di sisi lain, program ini juga melibatkan 68.551 pemasok, yang mayoritas berasal dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Saudara tahu dong 1 supplier itu kan UMKM, berapa itu yang kerja di situ? Paling nggak 20–30 orang lagi kan. Mitra ada 21.413 yang masuk langsung,” tutupnya.