Menteri PU Minta Normalisasi Sungai dan Rancang Ulang Jembatan Mangkrak di Lampung

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meninjau kondisi jembatan yang terbengkalai di Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Kamis (5/2/2026). Dia memerintahkan jajarannya untuk melakukan normalisasi sungai dan merancang pembangunan jembatan permanen di lokasi tersebut.

Dody mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait persoalan jembatan di Kabupaten Lampung. ”Pak Presiden ada atensi karena banyak masyarakat mengeluh,” ujar Dody kepada awak media di Lampung Timur.

Dia menerangkan, persoalan yang terjadi di Lampung Timur bukan hanya masalah jembatan yang terbengkalai, melainkan juga masalah sungai. Karena itu, dia memerintahkan agar Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Way Sekampung melakukan menormalisasi Sungai Batanghari di sana.

Normalisasi sungai itu dibutuhkan agar muara sungai berfungsi dengan baik sehingga kawasan itu tidak terus-menerus dilanda banjir. Selain itu, dia meminta jajarannya untuk merancang pembangunan pengaman muara dan jembatan permanen di lokasi.

Saat mengunjungi lokasi, Dody juga baru mengetahui jika jembatan tersebut sudah mangkrak selama bertahun-tahun. Dia menyebutkan ada masalah teknis dan persoalan hukum sehingga pembangunan tidak tuntas. Kendati begitu, ia tidak merinci secara lebih detail.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan jembatan di Kecamatan Way Bungur terbengkalai selama bertahun-tahun. Hal itu membuat puluhan guru dan siswa terpaksa menyeberangi sungai dengan perahu dan bertaruh nyawa demi bisa berangkat ke sekolah.

Kondisi puluhan pelajar menyeberangi sungai dengan perahu kecil di Kecamatan Way Bungur itu pun viral di media sosial. Dalam video yang beredar di medsos, terlihat puluhan pelajar yang mengenakan pakaian pramuka naik di atas perahu. Tidak hanya mengangkut puluhan siswa, perahu juga mengangkut puluhan sepeda motor.

Ahmad Saipul (38), guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Way Bungur mengatakan, ada sekitar 60-70 siswa di sekolahnya yang harus menyeberangi sungai menggunakan perahu setiap berangkat ke sekolah. Anak-anak itu sebagian besar berasal dari Desa Kali Pasir. Di desa itu tidak ada sekolah setingkat SMA sehingga mereka harus bersekolah di SMAN 1 Way Bungur yang lokasinya di seberang sungai.

Akses transportasi yang sulit membuat para siswa seringkali terlambat sampai di sekolah. “Kalau musim hujan seperti sekarang ini, anak-anak harus menyeberang sungai sejauh 500-700 meter dengan perahu. Mereka juga harus bergantian dan baru tiba di sekolah pukul 8.30 WIB, tetap kami persilakan masuk ke kelas,” kata Ahmad.

Ahmad yang juga warga Kecamatan Way Bungur mengatakan, pembangunan jembatan di wilayah itu sebenarnya direncanakan sejak 2017. Bahkan, tiang-tiang pancang untuk pembangunan jembatan sudah berdiri di beberapa titik sejak sepuluh tahun silam.

Sayangnya, pembangunan jembatan itu hingga kini tidak dilanjutkan. Tiang-tiang pancang yang sudah berdiri pun terbengkalai begitu saja. Tahun 2023, pemerintah juga pernah membangun tanggul di wilayah itu. Namun, kondisi tanggul saat ini sudah rusak akibat banjir. “Harapan kami sebagai warga tentu meminta jembatan permanen segera diselesaikan,” ucapnya.

Sumono (58), guru yang mengajar di SMP Negeri 3 Way Bungur menuturkan, dia sudah belasan tahun menyeberangi Sungai Batanghari dengan perahu demi bisa mengajar di sekolah. Setiap hari, dia menempuh perjalanan sejauh 18 kilometer dari rumahnya yang berada di Desa Taman Fajar, Kecamatan Purbolinggo, menuju sekolah SMPN 3 Way Bungur yang berada di Desa Tambah Subur, Kecamatan Way Bungur.

Sumono berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor. Di tengah perjalanan, Sumono dan guru-guru lain harus menyeberangi Sungai Batanghari menggunakan perahu mesin atau klotok. Sungai besar itu membentang dan memisahkan Desa Kali Pasir dan Desa Tanjung Tirto, Kecamatan Way Bungur.

“Saya sudah 18 tahun mengajar di sekolah ini. Kami memang harus naik perahu untuk menyeberangi sungai setiap berangkat dan pulang mengajar. Ada sekitar 20 guru di sekolah yang juga harus menyeberangi sungai untuk mengajar,” kata Sumono.

Tidak adanya akses jembatan penghubung antardesa membuat guru dan pelajar di wilayah itu terpaksa menyeberangi sungai. Saat musim hujan, mereka bahkan harus dua kali menyeberang karena sungai meluap.  “Kondisinya belum berubah sampai saya akan purna tugas sekitar 1,5 tahun lagi,” ucapnya.

Warga setempat sangat membutuhkan jembatan karena wilayah itu menjadi akses utama transportasi, terutama bagi guru dan pelajar yang akan berangkat ke sekolah. Jika harus melalui jalur darat, warga harus memutar jauh melintasi kabupaten Lampung Tengah. Kondisi jalan juga rusak sehingga waktu tempuh bisa lebih dari satu jam.

Sementara itu, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah mengapresiasi pemerintah pusat yang mendukung pembangunan Jembatan Way Bungur. “Setelah sekian lama menunggu, akhirnya pembangunan jembatan ini mendapat perhatian serius,” ujarnya.

Menurut Ela, keberadaan Jembatan Way Bungur memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas, mobilitas masyarakat, serta memperlancar aktivitas ekonomi warga, terutama di wilayah pedesaan.

“Yang membuat kami semakin terharu dan bangga, dukungan terhadap pembangunan jembatan ini juga datang langsung dari masyarakat. Ini menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan warga dalam upaya memajukan Lampung Timur secara menyeluruh,” kata Ela.

Ela mengatakan, Pemkab Lampung Timur akan terus mendukung dan mengawal program-program strategis pemerintah pusat, khususnya di bidang infrastruktur, untuk mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemkab Lampung Timur juga telah mengajukan pembangunan jembatan permanen kepada pemerintah pusat sejak beberapa tahun lalu. Usulan disampaikan melalui Kementerian PU serta skema bantuan presiden.

Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jembatan permanen diperkirakan sekitar Rp 80 miliar. Adapun Pemkab Lampung Timur baru mampu mengalokasikan sekitar Rp 18,99 miliar sehingga masih memerlukan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah akan membangun jembatan gantung di lokasi tersebut, sambil menunggu pembangunan jembatan permanen selesai.