Audit BPK 2025 Dimulai, Kemenhub Optimis Pertahankan Opini WTP

Penulis: Ridho Dwi Putranto

TVRINews, Jakarta 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan kesiapan penuh mendukung pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kemenhub Tahun Anggaran 2025.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026.

Menhub Dudy menegaskan pemeriksaan BPK merupakan instrumen penting untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Kami memandang pemeriksaan BPK bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari upaya menjaga pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab,” ujar Dudy.

Menhub berharap Kemenhub kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Sejak 2013 hingga 2024, Kemenhub berhasil meraih opini WTP selama 12 tahun berturut-turut.

"Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kemenhub dan menjadi amanah besar yang harus terus kami jaga. Kami berharap melalui pemeriksaan Tahun Anggaran 2025 ini, capaian tersebut dapat kembali dipertahankan, bahkan ditingkatkan kualitasnya," tuturnya.

*Kinerja Keuangan 2025*

Dari sisi kinerja, realisasi penyerapan anggaran Kemenhub Tahun 2025 mencapai 88,88 persen atau Rp28,68 triliun dari pagu efektif Rp32,27 triliun. Sementara realisasi pendapatan melampaui target, yakni mencapai 125,25 persen atau Rp14,07 triliun.

Kemenhub juga mencatat tingkat penyelesaian rekomendasi BPK sebesar 87,29 persen hingga Semester I Tahun 2025, angka yang berada di atas rata-rata nasional.

*Apresiasi dari BPK*

Sementara itu, Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana mengapresiasi kinerja Kemenhub dalam pemeriksaan keuangan. Menurutnya, Kemenhub menunjukkan hasil pemeriksaan yang konsisten dan komprehensif dalam beberapa tahun terakhir.

“Kemenhub selalu menjadi salah satu yang terbaik dalam pemeriksaan BPK, baik dari sisi cakupan maupun pendalaman audit,” kata Nyoman.

Pemeriksaan BPK terhadap Kemenhub mencakup berbagai wilayah, mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali, Maluku, hingga Papua.

Entry meeting tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Sarjono, serta pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kemenhub dan BPK RI.

Editor: Redaktur TVRINews