TABLOIDBINTANG.COM - Pengelolaan karbon biru kini menjadi sorotan sebagai strategi penting menjaga keberlanjutan ekonomi pesisir Indonesia.
Penguatan tata kelola dinilai mendesak agar manfaat lingkungan sekaligus kesejahteraan masyarakat pesisir dapat berjalan seimbang dan berkelanjutan.
Rokhmin Dahuri dalam Seminar Nasional Tata Kelola Ekosistem Karbon Biru Indonesia pada Kamis (5/2) siang di Jakarta, menekankan, pengaturan karbon biru memiliki peran strategis dari sisi sosial, ekonomi, hingga ekologi.
Ia menyebut perlunya penguatan regulasi lintas sektor agar pengelolaan ekosistem pesisir tidak menyimpang dari kepentingan nasional.
"Dari sudut ekonomi sosial dan ekologi DPR berperan legislasi pengawasan anggaran pada tingkat Undang-Undang. Media massa harus aktif mengingatkan bila peraturan menyimpang dari kepentingan bangsa," ujar Rokhmin Dahuri.
Hal tersebut penting agar kebijakan ekonomi biru benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat pesisir, bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu.
Koordinasi Lintas Pihak
Sementara itu, Ketua Yayasan Samudera Indonesia Timur, Nelly Marinda Situmorang, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan studi kelayakan terkait tutupan ekosistem karbon biru.
Kajian tersebut mencakup identifikasi jenis karbon, potensi penyimpanan karbon, hingga mekanisme perdagangan karbon internasional yang transparan dan berkelanjutan.
"Tata kelola karbon biru merupakan proses penataan regulasi agar pemerintah, masyarakat, dan praktisi memperoleh manfaat secara adil," ujar Nelly.
"Proses ini membutuhkan waktu panjang serta koordinasi lintas pihak agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan," tambahnya.
Keterlibatan pemerintah, masyarakat, akademisi, hingga pelaku industri disebut Nelly menjadi faktor utama agar sistem pengelolaan dapat berjalan efektif.
Nelly juga menilai kerja sama dengan investor asing menjadi peluang penting, terutama karena keterbatasan teknologi nasional dalam pengelolaan karbon biru.
Selain itu, regulasi nasional terkait karbon biru masih terus disusun sehingga membutuhkan dukungan kolaborasi global.
Dalam upaya memperkuat basis ilmiah, Yayasan Samudera Indonesia Timur mendorong kerja sama riset dengan perguruan tinggi. Universitas Pattimura diproyeksikan menjadi pusat pengembangan karbon biru nasional.
"Kolaborasi dengan akademisi dan peneliti menjadi kunci penguatan sains dalam tata kelola karbon biru ke depan," ujar Nelly.
Rokhmin menambahkan, harmonisasi kebijakan karbon biru sangat penting agar pembagian kewenangan menjadi jelas.
Keterbukaan Informasi
Dengan tata kelola yang transparan, manfaat ekonomi dari ekosistem mangrove dan lamun sebagai penyerap karbon diharapkan dapat dirasakan masyarakat secara adil.
Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam pengelolaan kebijakan sumber daya laut.
Transparansi dinilai dapat mencegah penyimpangan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan ekonomi biru di Indonesia.
"Pengawasan publik penting supaya kebijakan ekonomi biru tidak digoreng oleh kepentingan sempir. Jika ada pasal menyimpang viralkan agar elite bangsa sadar dan bertindak," Rokhmin Dahuri menyatakan.
Sinergi antara sains, kebijakan, dan mekanisme pasar menjadi kunci penguatan ekosistem karbon biru nasional.
Upaya ini diyakini mampu menjaga kelestarian lingkungan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim global di masa depan.
