JENEPONTO, iNews.id – Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa dan pemuda di depan Kantor Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan, berakhir ricuh, Kamis (5/2/2026). Massa yang tergabung dalam 22 lembaga di bawah bendera Barisan Pejuang Jaminan Sosial (BPJS) terlibat aksi saling dorong dengan petugas saat mencoba menerobos masuk ke halaman kantor bupati.
Kericuhan dipicu oleh kemarahan pengunjuk rasa yang menilai pemerintah daerah tidak peka terhadap nasib puluhan ribu warga miskin yang hak kesehatannya dicabut secara sepihak.
Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa aksi ini merupakan gerakan moral untuk menyuarakan jeritan puluhan ribu rakyat miskin di Kabupaten Jeneponto. Sebanyak 48.000 warga dilaporkan kehilangan kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) akibat adanya perubahan sistem pendataan.
Massa menilai, penerapan Sistem Desil dalam penentuan penerima jaminan kesehatan sangat tidak objektif dan tidak sesuai dengan realitas sosial di lapangan. Akibatnya, banyak masyarakat kecil kini hidup dalam ketakutan untuk berobat karena terbentur biaya rumah sakit yang mahal.
"Kehadiran kami membawa jeritan rakyat miskin. Hak kesehatan mereka direnggut oleh sistem pendataan yang tidak berpihak pada rakyat," teriak salah satu orator di atas mobil komando.
Komandan lapangan aksi, Edi Sore Subarga, mendesak Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan Sistem Desil. Menurutnya, proses verifikasi harus dilakukan secara faktual dengan turun langsung ke rumah-rumah warga, bukan sekadar berbasis data statistik yang sering kali tidak akurat.
"Kami meminta evaluasi total terhadap penyerapan Sistem Desil. Jangan sampai sistem ini justru menjadi penghalang bagi warga kurang mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang menjadi hak dasar mereka," kata Edi Sore Subarga.
Massa akhirnya membubarkan diri setelah seluruh tuntutan mereka disampaikan secara terbuka. Namun, pengunjuk rasa memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
Mereka berjanji akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang jauh lebih banyak jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengaktifkan kembali kartu KIS milik 48 ribu warga tersebut.
Original Article
