Jakarta, CNBC Indonesia - Defisit anggaran publik Rusia berpotensi membengkak hingga hampir tiga kali lipat dari target resmi pemerintah pada 2026. Situasi ini muncul seiring merosotnya pendapatan minyak akibat diskon harga yang dalam dan melemahnya permintaan dari negara pembeli utama seperti India.
Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah Rusia mengatakan kepada Reuters, defisit anggaran diperkirakan bisa melebar menjadi 3,5%-4,4% dari produk domestik bruto (PDB), jauh di atas target pemerintah sebesar 1,6% PDB.
Perkiraan tersebut didasarkan pada perhitungan ekonom dari lembaga think tank yang terkait dengan pemerintah, yang tidak direncanakan untuk dipublikasikan. Perhitungan itu menunjukkan pendapatan energi Rusia berpotensi turun 18% dibandingkan dengan rencana anggaran resmi, sementara belanja negara justru berpeluang meningkat 4,1%-8,4%.
"Situasi anggaran memburuk tajam. Pendapatan akan lebih rendah dan pengeluaran lebih tinggi," ujar sumber tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan karena sensitivitas isu fiskal Rusia.
Secara total, pendapatan anggaran Rusia diperkirakan turun 6% dari target menjadi 37,9 triliun rubel, setara sekitar US$494,78 miliar atau sekitar Rp7.420 triliun.
Tekanan pada fiskal Rusia mencerminkan dampak lanjutan dari sanksi Barat, yang membuat minyak Rusia diperdagangkan dengan diskon lebih dari 20% dibandingkan harga patokan internasional. Selain itu, penguatan rubel sekitar 45% terhadap dolar AS sepanjang tahun lalu turut menekan penerimaan negara, karena pajak minyak dihitung dalam dolar tetapi dibayarkan dalam rubel.
Perhitungan tersebut juga mengasumsikan penurunan pembelian minyak India sebesar 30%, meskipun dilakukan sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah membujuk India untuk menghentikan impor minyak dari Rusia.
Di sisi lain, data resmi pemerintah Rusia menunjukkan pendapatan energi pada Januari hanya mencapai 393,3 miliar rubel, atau sekitar Rp76,9 triliun, terendah sejak Juli 2020.
Rusia masih memiliki cadangan fiskal sekitar 4,1 triliun rubel (sekitar Rp803 triliun) yang dapat digunakan untuk menutup defisit. Namun, para analis memperingatkan cadangan tersebut bisa terkuras dalam waktu sekitar satu tahun jika tren penurunan pendapatan terus berlanjut.
Meski demikian, sumber Reuters menilai kondisi ini belum mengarah pada krisis ekonomi total.
"Ini bukan bencana. Ini sesuatu yang sebenarnya bisa dibiayai, tetapi bukan dengan suku bunga setinggi sekarang," katanya, seraya menambahkan bahwa Kementerian Keuangan kemungkinan akan mengusulkan pemangkasan belanja.
Namun, langkah tersebut dinilai berisiko di tengah perlambatan ekonomi Rusia, yang mulai terasa setelah bank sentral menaikkan suku bunga ke level tertinggi sejak awal 2000-an untuk meredam inflasi.
Beberapa asumsi dalam anggaran negara Rusia saat ini, termasuk rencana penurunan kecil belanja militer, disebut sumber tersebut sebagai "tidak realistis."
Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak menegaskan bahwa menjaga keseimbangan anggaran merupakan kunci stabilitas ekonomi negara di tengah tekanan sanksi.
"Keseimbangan anggaran adalah salah satu fondasi utama untuk menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi kami. Ini indikator yang tidak boleh didestabilisasi," kata Novak awal Februari lalu.
Dengan harga minyak Rusia yang terus berada di bawah harga batas (cut-off) US$59 per barel, pemerintah berencana menurunkan batas tersebut US$1 per tahun agar mekanisme dana cadangan fiskal tetap berjalan ketika harga minyak global kembali naik.
Namun, dengan pendapatan energi yang terus seret, ruang fiskal Rusia pada 2026 diperkirakan akan semakin sempit, dan target defisit pemerintah kian sulit dipertahankan.
(luc/luc)
