Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal kembali menerapkan kerja dari mana saja atau work form anywhere (WFA) guna mendorong perekonomian kuartal I/2026.
Penerapan WFA itu merupakan satu dari beberapa stimulus ekonomi yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk memacu konsumsi pada awal tahun ini. Kendati belum diperinci kapan pelaksanaannya, namun WFA ditargetkan berlaku di antara periode libur panjang Idulfitri.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan regulasi terkait yang memungkinkan baik aparatur sipil negara (ASN) serta swasta bisa melaksanakan WFA.
"WFA itu yang kerja di kantoran, nanti ASN juga termasuk dan regulasinya disiapkan baik itu untuk ASN nanti oleh Menpan RB, sedangkan pihak swasta atau pegawai kantoran itu dikeluarkan oleh Menaker," terang Airlangga kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Airlangga belum mengungkap kapan tepatnya stimulus itu akan digulirkan kepada masyarakat. Namun, dia mengatakan bakal mengumumkannya jelang masuk bulan Ramadan.
"Stimulus kami siapkan mungkin menjelang di bulan puasa nanti kami akan dorong," terang Menko Perekonomian sejak 2019 itu.
Baca Juga
- Menko Airlangga Sebut Demutualisasi Bursa Dilakukan Lewat Private Placement & IPO
- Menko Airlangga Sebut Pembentukan BUMN Tekstil Masih dalam Kajian
- Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 5,11%, Airlangga: Sesuai Program Pemerintah
Selain WFA, pemerintah menyiapkan diskon tiket transportasi sekaligus bantuan sosial (bansos). Airlangga mengatakan pemerintah bakal fokus memanfaatkan momentum mobilitas masyarakat guna memacu pertumbuhan ekonomi.
"Karena di bulan Desember mobilitas itu mendorong konsumsi dan ini suatu hal yang bisa kami tarik pelajaran dari sana,".
Apabila dibandingkan dengan 2024, terang Airlangga, pertumbuhan ekonomi 2025 banyak didorong oleh peran pemerintah. Selain stimulus-stimulus yang sebelumnya disebutkan, pemerintah turut membebaskan sejumlah pajak guna memberi keleluasaan ke pemerintah.
Contohnya, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti, transportasi (untuk pesawat), serta pembebasan pajak penghasilan (PPh) dengan gaji di bawah Rp10 juta.
"Jadi banyak kami memberikan stimulus jadi tentu itu yang membedakan dibandingkan tahun lalu," tuturnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11% (YoY) dari sisi pengeluaran. Distribusi dari konsumsi rumah tangga terhadap PDB yakni 53,88%.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa kinerja perekonomian sepanjang 2025 dari seluruh sisi pengeluaran tumbuh positif, dengan distribusi terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga. Pertumbuhannya mencapai 4,96% secara c-to-c.
"Seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif di tahun 2025. Komponen dengan distribusi terbesar adalah konsumsi rumah tangga dengan distribusi atau kontribusi 53,88% dan pertumbuhannya pada 2025 sebesar 4,98%," terang Amalia pada konferensi pers, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Menurut Amalia, konsumsi sepanjang 2025 didorong oleh aktivitas dan mobilitas masyarakat. Kelompok konsumsi yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, yang mengalami pertumbuhan seiring dengan meningkatnya kegiatan wisata selama libur akhir tahun.
Hal ini yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 sebesar 5,39% (YoY).
"Yang ini tercermin pada peningkatan perjalanan wisata nusantara, kemudian juga konsumsi transportasi dan komunikasi yang juga tumbuh tinggi," papar Amalia.
