Pantau - Pemerintah Malaysia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai badan utama dalam menjaga perdamaian dunia, meskipun munculnya Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang dibentuk oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia, Lukanisman bin Awang Sauni, menyatakan hal tersebut dalam sesi parlemen di Dewan Rakyat pada Kamis (5/2/2026).
"Malaysia akan terus mempertahankan peran PBB sebagai badan utama dunia dalam menjaga perdamaian global," ungkapnya.
Penolakan Global terhadap Dewan PerdamaianPemerintah Malaysia mencatat adanya kekhawatiran sejumlah negara terhadap keberadaan Dewan Perdamaian yang dianggap tidak seharusnya menjadi pengganti PBB.
Sedikitnya 12 negara, termasuk Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, dan Britania Raya, telah secara resmi menolak bergabung dengan inisiatif yang dipelopori oleh Trump tersebut.
Sebagai contoh, Prancis menyatakan penolakannya karena menilai BoP menantang prinsip multilateralisme yang dianut PBB serta menetapkan biaya keanggotaan yang sangat tinggi, yakni 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16 triliun.
Irlandia dan Spanyol turut menyuarakan sikap serupa, menilai BoP hanya menciptakan struktur baru yang tumpang tindih dengan mandat PBB yang sudah ada.
"Bahkan, Republik Rakyat Tiongkok dan Rusia turut mengkritik inisiatif ini sebagai sebuah strategi untuk mengesampingkan peran Dewan Keamanan PBB melalui platform yang dikendalikan secara sepihak," jelas Lukanisman.
Komitmen Malaysia untuk PalestinaDalam kesempatan yang sama, Lukanisman menegaskan bahwa Malaysia tidak akan mengorbankan pendiriannya demi duduk di meja perundingan yang tidak menjamin keadilan sejati, khususnya terkait perjuangan rakyat Palestina.
Ia menekankan bahwa isu Palestina bukan sekadar persoalan agama, melainkan menyangkut kemanusiaan, hak asasi manusia, dan hak untuk menentukan nasib sendiri.
Malaysia menyerukan solusi atas konflik Palestina melalui perbatasan pra-1967 dengan Baitulmaqdis Timur sebagai ibu kota negara Palestina yang merdeka.
Malaysia berkomitmen untuk terus menggunakan berbagai saluran diplomatik, termasuk PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan ASEAN, guna menyuarakan hak-hak rakyat Palestina di panggung internasional.
"Malaysia akan tetap teguh bersama Palestina karena perjuangan mereka adalah perjuangan kita (Malaysia), dan kemenangan mereka adalah kemenangan kemanusiaan," ia menegaskan.
