Mantan staf khusus (stafsus) eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, Fiona Handayani, mengaku baru mengetahui gaji Ibrahim Arief alias Ibam selaku tenaga konsultan lebih besar dari gajinya. Gaji Ibam bisa dua hingga tiga kali lipat dari gaji Fiona.
Hal itu disampaikan Fiona saat menjadi saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (5/2/2026). Terdakwa dalam sidang ialah Mulyatsyah selaku Direktur SMP Kemendikbudristek 2020 serta Sri Wahyuningsih selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021.
Fiona mengaku mengetahui gaji Ibam dari pemberitaan saat perkara ini disidangkan. Untuk diketahui, Ibam juga merupakan terdakwa dalam perkara ini.
"Kemudian termasuk bahwa Ibrahim Arief bukan stafsus, tetapi gajinya dua kali lipat, bahkan tiga kali lipat dari Anda juga, tahu kapan itu?" tanya hakim ad hoc Tipikor Jakarta, Andi Saputra.
"Baru kemarin saat saya melihat di berita," jawab Fiona.
"Baru kemarin, ya?" tanya hakim.
"Betul," jawab Fiona.
Selama proses pengadaan Chromebook, Fiona mengaku tidak mengetahui berapa gaji Ibam. Dia mengaku baru saja mengetahui nominal gaji Ibam.
"Waktu proses 5 tahun itu tidak tahu?" tanya hakim.
"Tidak tahu," jawab Fiona.
Hakim juga mendalami berapa jumlah grup WhatsApp yang dimiliki Fiona bareng Nadiem. Fiona mengatakan jumlahnya banyak.
"Kemudian sebagai stafsus, ada berapa yang bareng grup WhatsApp dengan Menteri?" tanya hakim.
"Wah, kayaknya banyak, deh. Saya nggak ingat, tapi ya bisa dicek, tapi kayaknya banyak," jawab Fiona.
Diketahui, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arief alias IBAM, ternyata digaji Rp 163 juta per bulan. Jaksa mengatakan gaji itu diterima Ibrahim untuk jabatannya sebagai tenaga konsultan.
Sebelumnya, sidang dakwaan Mulyatsyah dan Sri digelar pada Selasa (16/12/2025). Jaksa mendakwa Mul dan Sri merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,1 triliun dalam kasus tersebut.
Jaksa mengatakan hasil perhitungan kerugian negara Rp 2,1 triliun ini berasal dari angka kemahalan harga laptop Chromebook sebesar Rp 1.567.888.662.716,74 (1,5 triliun). Kemudian, dari pengadaan CDM yang tidak diperlukan serta tidak bermanfaat sebesar USD 44.054.426 atau sekitar Rp 621.387.678.730 (621 miliar).
"Yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.567.888.662.716,74 berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2019 sampai dengan 2022 Nomor PE.03.03/SR/SP-920/D6/02/2025 tanggal 04 November 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia," kata Jaksa Roy Riady saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
"Dan kerugian keuangan negara akibat pengadaan Chrome Device Management yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat pada Program Digitalisasi Pendidikan pada Kemendikbudristek RI Tahun 2019 sampai dengan 2022 sebesar USD 44.054.426 atau setidak-tidaknya sebesar Rp 621.387.678.730," tambahnya.
(mib/ygs)
