Kemensos Targetkan 400 Ribu Lansia dan 36 Ribu Disabilitas Terima Makan Bergizi Gratis Tahun Ini

Pantau - Kementerian Sosial menargetkan pemberian makanan bergizi gratis kepada 300 ribu hingga 400 ribu lansia dan sekitar 36 ribu penyandang disabilitas melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terintegrasi dengan layanan perlindungan sosial.

"Sebenarnya ini perluasan sasaran saja dan dilakukan melalui integrasi program MBG yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan layanan perlindungan sosial yang selama ini dikelola Kementerian Sosial," ungkap pihak Kemensos.

Selama ini, layanan makan bergizi untuk lansia sudah tersedia melalui program Kementerian Sosial.

Namun, kini program tersebut akan diselaraskan dengan skema MBG agar lebih terintegrasi dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

Pendataan calon penerima manfaat, baik lansia maupun penyandang disabilitas, masih berlangsung dan dilakukan bersama pemerintah daerah.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan ketepatan sasaran serta menentukan mekanisme distribusi makanan yang efektif.

Penyediaan makanan akan dipusatkan melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Distribusi makanan akan melibatkan petugas dari Kementerian Sosial, caregiver atau perawat profesional, serta relawan sosial.

Untuk lansia, jumlah penerima manfaat akan ditingkatkan dari sekitar 136 ribu menjadi 300 ribu hingga 400 ribu orang.

Penerima manfaat juga termasuk kemungkinan bagi lansia yang tinggal di Panti Werdha.

Namun, angka final penerima manfaat masih menunggu hasil simulasi dan pemutakhiran data yang sedang dilakukan.

Sementara itu, penyandang disabilitas akan menerima makanan bergizi dua kali sehari, yaitu pada pagi dan siang hari, dengan total sasaran sekitar 36 ribu orang.

"Itu kami Kemensos dan BGN. Untuk ibu hamil, mekanismenya yang dikirimkan oleh Kemendukbangga (Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN)," ia mengungkapkan.

Integrasi program MBG dengan perlindungan sosial ini bertujuan memperkuat pemenuhan gizi bagi kelompok rentan.

Selain itu, langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan berbasis data yang akurat dan berkeadilan.

Program ini juga merupakan bagian dari prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.