AS dan Rusia Harus Jadi Contoh Dunia dalam Pengendalian Senjata Nuklir Pasca-Berakhirnya New START

Pantau - Pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menegaskan bahwa Amerika Serikat dan Rusia harus menjadi contoh dalam pengendalian senjata nuklir dunia menyusul berakhirnya Perjanjian New START pada 5 Februari 2026.

Ia menekankan pentingnya kedua negara pemilik senjata nuklir terbesar di dunia itu untuk tetap berkomitmen terhadap pembatasan senjata nuklir strategis dan memperbaharui perjanjian yang dapat diawasi secara terbuka oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

"Sebagai pemilik senjata nuklir terbesar, AS dan Rusia hendaknya memberi contoh jika mereka menaati seluruh aturan yang telah mereka tandatangani dan merancang perjanjian lanjutan yang terbuka untuk diawasi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA)," ungkap Reza.

Ia menyebut berakhirnya New START sangat mengkhawatirkan karena belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembatasan senjata strategis dari kedua negara.

Reza memperingatkan bahwa ketiadaan perjanjian dapat mendorong negara-negara lain pemilik senjata nuklir untuk meningkatkan kesiagaan militernya.

Ia juga menyoroti kebijakan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump yang dinilai semakin terbuka menggunakan isu nuklir sebagai tekanan politik terhadap negara lain.

Menurutnya, situasi ini dapat mendorong beberapa negara mengembangkan program nuklir dari tujuan damai menjadi tujuan militer secara diam-diam sebelum terdeteksi oleh IAEA.

Sebelum Perjanjian New START yang ditandatangani pada 5 Februari 2011 dan berlaku selama 15 tahun, terdapat Perjanjian START tahun 1991 antara AS dan Uni Soviet yang membatasi pengerahan maksimal 6.000 hulu ledak nuklir.

Per Januari 2025, Rusia tercatat memiliki 4.309 hulu ledak nuklir, sedangkan AS memiliki 3.700.

Sementara itu, Prancis memiliki 290 hulu ledak, Inggris 225, dan China sekitar 600.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres turut menyerukan agar Amerika Serikat dan Rusia kembali ke meja perundingan untuk menyepakati perjanjian pengendalian senjata nuklir baru.

Guterres menyebut situasi ini sebagai peluang untuk menyetel ulang upaya pengendalian senjata global.