jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) A Effendi Choirie atau biasa disapa Gus Choi menyatakan perlunya penguatan organisasi sosial yang bermitra dengan pemerintah guna meningkatkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
Hal tersebut disampaikan Effendi Choirie pada acara peluncuran Buku Kalaidoskop DNIKS 2024-2025 kepada wartawan di Kantor DNIKS, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
BACA JUGA: Ketum DNIKS Gus Choi: Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Belum Optimal
Hadir dalam diskusi itu Wakil Ketua umum DNIKS Rudi Andries, Zarman Syah, Sekretaris Badan Pakar DNIKS Manimbang Kahariyadi, Ketua DNIKS Loretta Kartikasari dan Agus Eko Cahyono.
Menurutnya, sejak awal organisasi sosial difokuskan untuk menangani penyandang disabilitas dengan berbagai ragam kebutuhan, seperti disabilitas fisik, pendengaran, dan penglihatan, serta kelompok masyarakat miskin.
BACA JUGA: Ketum DNIKS Gus Choi Berharap Program Kesejahteraan Sosial Jadi Prioritas Presiden Prabowo
Seiring perkembangannya, perhatian juga diperluas kepada kelompok lanjut usia dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda.
Dalam perjalanannya, organisasi kesejahteraan sosial kemudian berkembang hingga ke daerah dengan membentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di tingkat provinsi serta kabupaten dan kota.
BACA JUGA: Gerak Sehat 2025 DNIKS-DKI Jakarta, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Harus Terus Diperjuangkan
LKS tersebut berfungsi sebagai lembaga koordinasi berbagai kegiatan kesejahteraan sosial di daerah, dengan keanggotaan yang terdiri dari yayasan dan perkumpulan sosial.
Gus Choi menjelaskan DNIKS dan LKS tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan negara.
Oleh karena itu, organisasi melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta dan komunitas, untuk menjalankan program-program sosial seperti bakti sosial, bantuan peralatan kesehatan, serta pelatihan bagi masyarakat.
Dia juga menyoroti bahwa hingga saat ini pemenuhan hak penyandang disabilitas masih belum optimal.
Tercatat terdapat puluhan hak penyandang disabilitas, termasuk hak disabilitas anak dan perempuan, yang belum sepenuhnya terpenuhi, terutama di tingkat desa dan daerah.
Untuk itu, DNIKS mendorong peran pimpinan daerah, termasuk pengurus di tingkat provinsi, agar aktif berkoordinasi dengan bupati dan gubernur guna memperkuat pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Dia menegaskan pentingnya kehadiran negara melalui sinergi antara pemerintah dan organisasi sosial demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.
Selain itu Gus Choi, juga menjelaskan sejumlah program DNIKS ke depan, antara lain akan menggelar Gerak Bakti Sosial (BAKSOS) 2026 Menyambut Bulan Ramadan, mulai dari Operasi Katarak, Donor Darah, Pembagian Pakaian Layak Pakai, Berbagi alat untuk Disabilitas.
Kegiatan Baksos tersebut berlangsung sejak 3 Oktober hingga 13 Oktober 2026.
Kemudian ada juga kegiatan nonton film bersama penyandang disabilitas pada 10 Pebruari 2026 di Cinépolis Metro Kebayoran Mall.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
