Iran dan Amerika Serikat (AS) akan memulai negosiasi soal nuklir pada Jumat (6/2). Perundingan tersebut digelar di Oman.
Tujuan utama negosiasi adalah merundingkan program nuklir Iran, terutama dugaan adanya pembuatan senjata nuklir oleh Teheran.
Baik AS maupun Iran sama-sama menunjukkan kesiapan untuk memulai perundingan.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menginginkan agar perundingan mencakup berbagai isu, tak hanya soal nuklir. Rubio ingin agar dugaan dukungan Iran terhadap milisi di Timur Tengah hingga aksi demonstrasi pada Desember hingga Januari turut dibahas.
Iran akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Sementara itu, AS mengutus Utusan Khusus untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, untuk menghadiri perundingan tersebut.
Kementerian Luar Negeri Iran dalam pernyataannya menyebut Menlu Araqchi siap membahas agenda nuklir dengan AS.
“Iran memasuki diplomasi dengan mata terbuka dan ingatan yang kuat tentang tahun lalu. Kami terlibat dengan itikad baik dan teguh pada hak-hak kami. Komitmen perlu dihormati,” kata Araghchi di X pada Jumat, seperti dikutip dari Reuters.
“Komitmen harus dihormati. Kedudukan yang setara, saling menghormati, dan kepentingan bersama bukanlah retorika. Itu adalah keharusan dan pilar dari kesepakatan yang langgeng,” sambungnya.
Perundingan di Oman digelar setelah pada Juni 2025 AS menyerang target nuklir di Iran. AS kemudian menyebut serangan tersebut berhasil menghentikan pengelolaan program nuklir Iran.
Sejak itu, hubungan Iran dan AS semakin memanas. Presiden Donald Trump bahkan sempat mengancam akan mengintervensi Iran jika negara itu membunuh demonstran dalam aksi unjuk rasa pada Januari lalu.
Ancaman TrumpMenjelang pertemuan, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan Trump menginginkan kesepakatan dapat dicapai antara AS dan Iran. Namun, di sisi lain, Trump juga mengeluarkan ancaman jika perundingan tersebut gagal menghasilkan kesepakatan.
“Selama negosiasi ini berlangsung, saya ingin mengingatkan rezim Iran bahwa Presiden [Trump] memiliki banyak pilihan yang dapat ia gunakan, selain diplomasi, sebagai panglima tertinggi militer terkuat dalam sejarah dunia,” ujar Leavitt.
