JAKARTA, KOMPAS.com – Angin perubahan berhembus di antara Jakarta dan Banten, menghadirkan sinergi baru bagi warga yang setiap hari menembus kemacetan dan masalah sampah.
Kerja sama ini terasa nyata melalui rencana pengembangan MRT Lintas Timur–Barat Fase 2, dari Kembangan hingga Balaraja, sekaligus tawaran bantuan pengelolaan sampah dari Jakarta untuk Tangerang Selatan.
Pada Rabu (4/2/2026), MoU antara PT MRT Jakarta dan tujuh pengembang swasta ditandatangani di Balai Kota DKI Jakarta.
Hadir menyaksikan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni, menegaskan pentingnya langkah awal ini.
Baca juga: Pramono Jamin Perayaan Imlek di Jakarta Bakal Meriah, Ada Barongsai hingga Light Festival
“Kenapa dilakukan ini? Karena ini akan memudahkan bagi MRT untuk mengembangkan. Yang pertama, pengembangan TOD-nya (Transit Oriented Development) tidak perlu dipikirkan lagi, pasti akan dilakukan bersama-sama oleh pengembang,” ujar Pramono.
Ringankan pembiayaan dan mempercepat proyekKerja sama lintas provinsi ini tidak hanya meringankan pembiayaan, tapi juga membuka peluang pembangunan transportasi massal yang menghubungkan Jakarta dan Banten.
Pramono menargetkan pembangunan fisik proyek dapat dimulai pada 2027.
“Saya menaruh harapan, mudah-mudahan 1–2 tahun ke depan sudah bisa dimulai pembangunannya. Kalau itu bisa dilakukan, akan sangat baik bagi Jakarta sendiri, bagi Banten, dan tentunya bagi transportasi yang ada di Indonesia,” tuturnya.
Gubernur Banten Andra Soni menambahkan MRT Kembangan–Balaraja akan membantu mengurangi kemacetan di jalur Jakarta–Banten yang setiap hari dilalui puluhan ribu warga.
Baca juga: Pramono Terbitkan Pergub Efisiensi Energi-Air, Gedung Jakarta Dilarang Pakai Air Tanah
“Kami berbatasan langsung dengan Ibu Kota, dan warga kami sebagian besar itu bekerja di Jakarta. Dan kemudian pada malam hari mereka kembali ke Jakarta, dan pada jam-jam tersebut kemacetan terjadi juga di tempat kami,” ujar Andra.
Rute hampir 30 KilometerRute MRT ini diperkirakan memiliki panjang hampir 30 kilometer dengan 14 stasiun dan satu depo, seluruhnya jalur layang.
Skema pembiayaan melibatkan pengembang swasta hingga 60 persen untuk pembangunan stasiun, sedangkan negara membangun jalur kereta.
Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat menjelaskan, skema ini mendorong efisiensi fiskal negara tanpa mengurangi kualitas proyek.
Penandatanganan MoU dengan para pengembang untuk proyek MRT Kembangan–Balaraja ditargetkan berlangsung tahun ini.
Tak hanya soal transportasi, kerja sama Jakarta-Banten merambah persoalan lingkungan.
